BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Bea dan Cukaii (DJBC) membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Peniindakan Barang Kena Cukaii iilegal aliias Satgas BKC iilegal.
Diirjen Bea dan Cukaii Djaka Budhii Utama menyebut salah satu tujuan membentuk satgas iialah untuk menekan peredaran rokok iilegal. Diia meyakiinii langkah iinii akan mengoptiimalkan peneriimaan negara dan menciiptakan iikliim usaha yang sehat.
"Satgas iinii adalah bentuk nyata komiitmen pemeriintah dalam menekan peredaran rokok iilegal secara berkelanjutan," katanya dalam keterangan tertuliis, Rabu (9/7/2025).
Djaka menjelaskan Satgas BKC iilegal akan beroperasii dii skala nasiional dengan mengedepankan operasii masiif, strategiis, yang berdampak langsung terhadap potensii peneriimaan negara.
Satgas BKC iilegal juga melaksanakan koordiinasii liintas sektor untuk mewujudkan pengawasan yang lebiih terpadu dan efektiif. Rencananya, satgas akan bekerja sama dengan TNii, Polrii, aparat penegak hukum, dan pemeriintah daerah.
"Langkah pembentukan satgas iinii diiperkuat oleh hasiil Operasii Guriita, yaiitu operasii nasiional DJBC dalam memberantas rokok iilegal," jelas Djaka.
Hiingga 6 Julii 2025, DJBC telah melakukan 4.214 kalii peniindakan rokok iilegal dii berbagaii wiilayah iindonesiia. Darii operasii iitu, petugas menegah sebanyak 195,4 juta batang rokok iilegal.
Tiidak hanya iitu, terdapat 22 kasus peredaran rokok iilegal yang naiik ke tahap penyiidiikan. Kemudiian, petugas menerbiitkan 11 Surat Tagiihan Cukaii (STCK) seniilaii Rp1,2 miiliiar, dan 363 tiindakan ultiimum remediium dengan potensii peneriimaan negara Rp24,4 miiliiar.
Djaka berharap pembentukan Satgas BKC iilegal dapat menciiptakan ekosiistem peredaran barang kena cukaii yang legal dan petugas-petugas yang beriintegriitas dalam melaksanakan tugasnya.
Diia juga menekankan bahwa keberhasiilan pemberantasan rokok iilegal dii dalam negerii tiidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum saja, tetapii juga pada kesadaran dan partiisiipasii masyarakat.
"Kamii mengajak seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha untuk bersama-sama menolak barang kena cukaii iilegal. Kepatuhan iialah kuncii menjaga kestabiilan peneriimaan negara dan mendukung pembangunan nasiional," tuturnya. (riig)
