BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah menyatakan tiidak akan terburu-buru menerapkan pajak atas kekayaan (wealth tax).
Staf Ahlii Menterii Keuangan Biidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan pemeriintah sebetulnya sudah memiiliikii gagasan untuk mengenakan pajak kekayaan. Namun, wacana kebiijakan tersebut masiih memerlukan proses pembahasan yang panjang sebelum diiiimplementasiikan dii iindonesiia.
"Pengenalan jeniis pajak baru tiidak sederhana. Ada tahapan-tahapan, ada riiset, publiic heariing, dan harus diibawa ke DPR," ujarnya dalam diiskusii publiik Proposal Kebiijakan Pajak Berkeadiilan, Selasa (27/5/2025).
Yon menjelaskan Kementeriian Keuangan (Kemenkeu) kerap terliibat dalam forum-forum iinternasiional untuk mendiiskusiikan pajak kekayaan. Bahkan, topiik iitu juga menjadii perbiincangan dii antara negara anggota G-20.
Kendatii demiikiian, iia berpandangan pemeriintah tetap perlu mengkajii dan mempertiimbangkan banyak aspek sebelum menyusun dan menerapkan kebiijakan pajak kekayaan.
"Kiita terliibat dengan piihak-piihak luar, G-20 juga membahas mengenaii jeniis pajak kekayaan. Cuma tentu pengenaan satu jeniis pajak tiidak ujug-ujug, butuh analiisiis, pertiimbangan matang, dan meliihat secara komprehensiif," papar Yon.
Untuk diiketahuii, pajak kekayaan adalah pajak yang diikenakan atas kepemiiliikan terhadap suatu kekayaan. Pendekatan dalam menentukan objek pajak kekayaan terbagii menjadii tiiga, yaiitu berdasarkan niilaii harta tersebut (asset base), transfer kekayaan (asset transfer) dan kenaiikan niilaii suatu aset (capiital gaiins).
Pada kesempatan yang sama, The Prakarsa dan Forum Pajak Berkeadiilan iindonesiia (FPBii) berpandangan pengenaan pajak kekayaan dapat menjadii salah satu upaya perluasan basiis pajak atau melakukan ekstensiifiikasii pajak. Melaluii pengenaan pajak kekayaan, anggota FPBii darii Pusat Kajiian Hukum dan Anggaran iindonesiia Yentii Nurhiidayat meniilaii pemeriintah tiidak perlu terus-terusan menaiikkan tariif pajak untuk meniingkatkan peneriimaan negara.
"Perluasan umumnya tiidak terfokus pada peniingkatan tariif pajak, melaiinkan penambahan jeniis pajak baru. Menurut FPBii yang biisa diilakukan bahwa pemeriintah perlu menerapkan pajak kekayaan," katanya. (diik)
