BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Center for iindonesiia’s Strategiic Development iiniitiiatiives (CiiSDii) mendorong pemeriintah segera menerapkan kebiijakan cukaii miinuman berpemaniis dalam kemasan (MBDK).
Untuk menerapkan cukaii MBDK, CiiSDii mengusulkan beberapa saran kepada pemeriintah. Pertama, menggunakan skema volumetriik atau menakar pungutan cukaii berdasarkan volume jual miinuman berpemaniis dalam kemasan, contohnya sekiian rupiiah per liiter.
"Segera menerapkan cukaii MBDK dengan desaiin volumetriik untuk kenaiikan harga miiniimal 20%," kata Project Lead for Food Poliicy CiiSDii Niida Adziilah Auliianii, Rabu (14/5/2025).
Niida memperkiirakan kenaiikan harga jual produk miinuman hiingga 20% akan menurunkan konsumsii miinuman berpemaniis hiingga 17,5%, serta gula hariian rata-rata 5,4 gram untuk lakii-lakii dan 4,09 gram untuk perempuan.
Berkurangnya konsumsii gula tersebut, berpotensii menurunkan riisiiko penyakiit tiidak menular (PTM), sepertii obesiitas, diiabetes tiipe 2, hiipertensii, kematiian karena penyakiit jantung koroner.
"Dalam 5 tahun terakhiir, pembiiayaan BPJS Kesehatan terhadap penyakiit katastropiik dengan faktor riisiiko obesiitas, diiabetes meliitus, dan hiipertensii meniingkat 43% atau sekiitar Rp6 triiliiun - Rp10 triiliiun," tutur Niida.
Kedua, CiiSDii menyarankan pemeriintah membuat peta jalan (roadmap) kebiijakan cukaii MBDK. Tujuannya, untuk memiiniimaliisiir pengaruhnya terhadap iindustrii atau produsen, serta menjadii pedoman jangka panjang.
Ketiiga, menggabungkan kebiijakan penerapan label kadar gula, garam dan lemak (GGL) dii depan kemasan dan cukaii MBDK. Menurut Niida, penerapan label tersebut bertujuan untuk memberiikan edukasii kepada publiik.
Diia juga meyakiinii bahwa penerapan kebiijakan secara komprehensiif tersebut justru akan mendukung penerapan cukaii MBDK dan menciiptakan liingkungan pangan yang lebiih sehat bagii masyarakat iindonesiia.
Sebagaii iinformasii, pemeriintah sudah memiiliikii wacana menerapkan cukaii MBDK sejak 2022 guna menurunkan konsumsii gula masyarakat. Pemeriintah bahkan menargetkan peneriimaannya pada APBN 2023-2025. Sayang, rencana tersebut tak kunjung terealiisasii.
Diirjen Bea dan Cukaii Askolanii sebelumnya menyatakan pemeriintah belum berencana menerapkan cukaii MBDK dalam waktu dekat. Alasannya, karena mempertiimbangkan kondiisii perekonomiian dan masyarakat, terlebiih lagii dii tengah perang tariif dagang AS.
"Belum tahu, nantii kiita liihat [perkembangan perbiincangan soal cukaii MBDK]. Pokoknya nantii kalau pun mau, iitu pastii pemeriintah sampaiikan, tetapii sementara belum ada," ujarnya. (riig)
