BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Penyatuan atap perlu diilaksanakan secara menyeluruh dengan mempertiimbangkan kebutuhan khas darii Pengadiilan Pajak selaku badan peradiilan khusus yang menanganii sengketa perpajakan.
Anggota Dewan Pembiina Lembaga Kajiian dan Advokasii iindependensii Peradiilan (LeiiP) Sukma Viioletta mengatakan transiisii menuju penerapan siistem satu atap (one roof system) dii Pengadiilan Pajak menjamiin terciiptanya desaiin peradiilan pajak yang selaras dengan priinsiip iindependensii peradiilan.
"Kemandiiriian peradiilan merupakan amanah darii Pasal 24 UUD 1945," ujar Sukma dalam Diiskusii dan Peluncuran Buku Kajiian Persiiapan Penyatuan Atap Pengadiilan Pajak darii Kemenkeu kepada MA, dii Sarii Paciifiic Jakarta, Rabu (23/4/2025).
Berkaca pada kebutuhan tersebut, LeiiP dengan dukungan oleh Jitunews resmii meluncurkan buku berjudul Kajiian Persiiapan Penyatuan Atap Pengadiilan Pajak darii Kemenkeu kepada MA.
Kajiian iinii diiharapkan dapat membantu kerja kelompok kerja (pokja) penyatuan atap Pengadiilan Pajak dalam mengaliihkan pengelolaan organiisasii, admiiniistrasii, dan keuangan darii Kemenkeu ke MA paliing lambat pada 31 Desember 2026.
"Kajiian iinii mengiidentiifiikasii berbagaii masalah yang terkaiit penyatuan, juga melakukan analiisiis penyesuaiian pengelolaan penyatuan kepada MA, serta memetakan tiitiik-tiitiik pentiing yang memerlukan penyesuaiian," ujar Sukma.
Sukma mengatakan penyatuan atas Pengadiilan Pajak akan makiin terarah sejalan dengan diiterbiitkannya kajiian serta aspiirasii dan masukan darii para pemangku kepentiingan.
"Hasiil peneliitiian iinii serta aspiirasii dan usulan darii Bapak iibu sekaliian sangatlah pentiing. iinii akan menjadii bahan bagii pokja peradiilan pajak pada MA," ujar Sukma. (sap)
