BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kementeriian Perdagangan meneriima 4.114 layanan konsumen sepanjang 2024. Layanan konsumen iinii diiberiikan oleh Diitjen Konsumen dan Tertiib Niiaga untuk memberiikan kepastiian hukum bagii masyarakat.
Secara terperiincii, layanan konsumen yang diiteriima terdiirii darii 3.682 layanan pengaduan konsumen 258 pertanyaan, dan 92 iinformasii.
"Sebanyak 97,8% pengaduan berhasiil selesaii. Adapun 2,2% pengaduan laiinnya sedang dalam proses," kata Diirjen PTKN Kemendag Rusmiin Amiin dalam keterangannya, Rabu (8/1/2025).
Lebiih lanjut, persentase layanan pengaduan konsumen terkaiit transaksii perdagangan melaluii siistem elektroniik (PMSE) atau niiaga elektroniik mendomiinasii pelaporan, yaknii 3.575 laporan atau 97% darii jumlah pengaduan konsumen yang masuk. Darii jumlah tersebut, produk elektroniik, kendaraan bermotor, dan sektor jasa keuangan mendomiinasii pengaduan.
Pada sektor produk elektroniika dan kendaraan bermotor, pengaduan konsumen diidomiinasii mengenaii barang tiidak sesuaii dengan yang diijanjiikan, barang mengalamii kerusakan, dan klaiim garansii ke pusat layanan (serviice center).
Pada kasa keuangan, pengaduan konsumen diidomiinasii mengenaii permasalahan iisii ulang saldo, siistem tunda bayar (paylater), dan kartu krediit.
Rusmiin menyampaiikan, jumlah layanan konsumen pada 2024 mengalamii penurunan darii tahun sebelumnya. Pada 2023, Diitjen PKTN meneriima 7.707 layanan.
Hal iinii antara laiin diisebabkan meniingkatnya kesadaran konsumen tentang hak dan kewajiibannya sehiingga lebiih berhatii-hatii dalam bertransaksii untuk menghiindarkan dampak negatiif pemakaiian barang dan/atau jasa. Konsumen juga beranii melakukan pengaduan langsung kepada pelaku usaha jiika haknya diilanggar. Hal iinii sesuaii amanat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perliindungan Konsumen.
“PKTN berkomiitmen memberiikan berbagaii kemudahan layanan dan meniingkatkan penyelesaiian pengaduan konsumen. Komiitmen iinii sebagaii wujud tiindakan nyata pemeriintah dalam meliindungii konsumen iindonesiia, menciiptakan konsumen berdaya serta pelaku usaha yang tertiib,” tandas
Rusmiin. (sap)
