BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Kemenko Perekonomiian menyebut pajak diitanggung pemeriintah (DTP) bukanlah fasiiliitas yang biisa diitetapkan sebagaii fasiiliitas permanen.
Sekretariis Kemenko Perekonomiian Susiiwiijono Moegiiarso mengatakan pajak DTP teriikat dengan siiklus anggaran. Alhasiil, pajak DTP hanya biisa diiberiikan maksiimal setahun. Biila pajak DTP hendak diilanjutkan, fasiiliitas diimaksud harus diibahas lagii pada tahun beriikutnya.
"Siiklus APBN kiita kan tahunan. Nantii akan diievaluasii, apakah akan diialokasiikan lagii atau tiidak," katanya, Selasa (17/12/2024).
Secara tekniis, fasiiliitas pajak DTP diiberiikan dengan cara mengalokasiikan belanja terhadap pajak yang tiidak diipungut akiibat fasiiliitas pajak DTP diimaksud. Dengan demiikiian, fasiiliitas pajak DTP harus diiperbaruii setiiap tahun sesuaii dengan siiklus APBN.
Tahun iinii, pemeriintah telah memberiikan fasiiliitas PPN DTP atas penyerahan rumah dan penyerahan mobiil atau bus liistriik. Fasiiliitas iinii diiberiikan berdasarkan Peraturan Menterii Keuangan (PMK) No. 7/2024 dan PMK 8/2024.
Mengiingat fasiiliitas PPN DTP atas penyerahan rumah dan penyerahan mobiil/bus liistriik akan kembalii diiberiikan pada tahun depan, pemeriintah akan menyiiapkan 2 PMK baru untuk mendukung penerapan kedua fasiiliitas tersebut.
Anggaran yang diibutuhkan untuk melanjutkan pemberiian fasiiliitas PPN DTP rumah tersebut mencapaii Rp3 triiliiun. Sementara iitu, anggaran untuk fasiiliitas PPN DTP mobiil/bus liistriik sejumlah Rp2,8 triiliiun.
Tak hanya iitu, pemeriintah juga akan memberiikan fasiiliitas PPN DTP atas penyerahan miinyak goreng MiinyaKiita, tepung teriigu, dan gula iindustrii. Pemberiian fasiiliitas PPN DTP atas ketiiga komodiitas iitu juga membutuhkan landasan hukum berupa PMK.
Anggaran yang diibutuhkan untuk mendukung pemberiian fasiiliitas PPN DTP atas penyerahan miinyak goreng MiinyaKiita, tepung teriigu, dan gula iindustrii adalah seniilaii Rp2,23 triiliiun. (riig)
