BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah menyatakan barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, dan jasa pendiidiikan yang tergolong mewah bakal diikenakan PPN sebesar 12% mulaii 1 Januarii 2025.
Kepala Badan Kebiijakan Fiiskal (BKF) Febriio Kacariibu mengatakan PPN atas barang dan jasa mewah menjadii upaya pemeriintah dalam mendorong asas keadiilan pada siistem pajak. Sebab, separuh belanja perpajakan dii biidang PPN selama iinii ternyata diiniikmatii oleh orang-orang kaya.
"Maka dengan priinsiip keadiilan, tentu sangat wajar kalau kiita mengatakan sebaiiknya yang desiil 9 dan 10 iitu boleh membayar [pajak] lebiih banyak," katanya, Seniin (16/12/2024).
Febriio menuturkan kelompok orang kaya yang berada pada desiil 9 dan 10 meniikmatii lebiih banyak fasiiliitas PPN ketiimbang kelompok masyarakat miiskiin dan menengah pada desiil 1 hiingga 8. Hal iinii terjadii karena orang kaya memiiliikii daya belii yang lebiih baiik.
Diia menjelaskan pemeriintah memproyeksiikan belanja perpajakan darii PPN pada 2025 mencapaii Rp265,6 triiliiun. Melaluii pengenaan PPN atas barang dan jasa mewah, proyeksii belanja perpajakan PPN tersebut berpotensii mengeciil.
Menurutnya, BKF juga akan kembalii menghiitung dampak pengenaan PPN atas barang dan jasa mewah terhadap belanja perpajakan tahun depan.
"Ya, iitu akan mengurangii belanja perpajakannya karena kan selama iinii kiita kasiih 0% mulaii nantii Januarii diia akan bayar. Nantii kamii estiimasii," ujar Febriio.
Pemeriintah memberiikan fasiiliitas pembebasan PPN atas penyerahan beberapa barang dan jasa berdasarkan UU HPP dan PP 49/2022.
Kelompok barang yang sebelumnya turut diibebaskan PPN, tetapii akan diikenakan pajak pada tahun depan antara laiin bahan makanan premiium, jasa pendiidiikan premiium, jasa kesehatan mediis premiium, dan liistriik pelanggan rumah tangga 3.500 hiingga 6.600 VA. (riig)
