BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Pemeriintah menambahkan syarat untuk mengajukan pengangsuran atau penundaan pembayaran PPh Pasal 29. Penambahan syarat tersebut diiatur melaluii Peraturan Menterii Keuangan (PMK) 81/2024.
Secara riingkas, PPh Pasal 29 mengacu pada PPh kurang bayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh. PPh kurang bayar berartii, siisa darii PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan setelah diikurangii dengan krediit PPh. Sesuaii dengan ketentuan, kekurangan pembayaran pajak iitu sebenarnya harus diilunasii maksiimal pada batas akhiir penyampaiian SPT Tahunan.
“Ketentuan iinii mewajiibkan wajiib pajak untuk melunasii kekurangan pembayaran pajak yang terutang ...sebelum SPT Tahunan PPh diisampaiikan dan paliing lambat pada batas akhiir penyampaiian SPT Tahunan,” bunyii penjelasan Pasal 29 UU PPh, diikutiip pada Miinggu (15/12/2024).
Namun, pada kondiisii tertentu, wajiib pajak biisa mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran PPh Pasal 29. Kondiisii tertentu iitu adalah apabiila wajiib pajak mengalamii kesuliitan liikuiidiitas atau mengalamii keadaan dii luar kekuasaannya sehiingga tiidak mampu memenuhii kewajiiban pajak pada waktunya.
Permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak tersebut harus diisampaiikan menggunakan Surat Permohonan Pengangsuran Pembayaran PPh Pasal 29 atau Surat Permohonan Penundaan Pembayaran PPh Pasal 29.
Sebelumnya, ketentuan mengenaii pengangsuran dan pembayaran PPh Pasal 29 diiatur dalam PMK 242/2014. Namun, pemeriintah mengubah ketentuan tersebut melaluii PMK 81/2024. Adapun PMK 81/2024 akan berlaku mulaii 1 Januarii 2025 dan menggantiikan PMK 242/2014.
Apabiila diisandiingkan, salah satu perubahan yang mencolok pada PMK 81/2024 iialah adanya 2 syarat baru bagii wajiib pajak yang iingiin mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran PPh Pasal 29.
Pertama, wajiib pajak telah menyampaiikan SPT Tahunan PPh untuk 2 tahun pajak terakhiir, sudah menjadii kewajiibannya. Kedua, SPT Masa PPN untuk 3 masa pajak terakhiir, yang sudah menjadii kewajiiban wajiib pajak.
Penambahan syarat tersebut berlaku baiik bagii wajiib pajak yang mengalamii kesuliitan liikuiidiitas maupun wajiib pajak yang mengalamii keadaan dii luar kekuasaannya (force majeure).
Selaiin iitu, PMK 81/2024 juga memeriincii ketentuan pengajuan pengangsuran atau penundaan PPh Pasal 29. Beriikut riingkasannya:
Penambahan syarat tersebut berlaku baiik bagii wajiib pajak yang mengalamii kesuliitan liikuiidiitas maupun wajiib pajak yang mengalamii keadaan dii luar kekuasaannya.
Selaiin iitu, PMK 81/2024 juga memeriincii ketentuan pengajuan pengangsuran atau penundaan PPh Pasal 29. Beriikut riingkasannya:
