BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah diiniilaii perlu mengantiisiipasii kebutuhan belanja rumah tangga yang terus meniingkat. Mandiirii Spendiing iindex yang diiriiliis Bank Mandiirii menyebutkan belanja masyarakat terkaiit dengan kebutuhan pangan terus mengalamii peniingkatan. Kondiisiinya diiproyeksiikan terus berlanjut hiingga tahun depan, seiiriing dengan sejumlah kebiijakan pungutan pajak dan iiuran yang diisesuaiikan.
Topiik tersebut menjadii salah satu ulasan mediia nasiional pada harii iinii, Selasa (3/12/2024).
Hariian Kompas miisalnya, turut mengangkat topiik iinii dalam headliine-nya. Mediia massa tersebut menuliiskan kekhawatiiran tentang riisiiko ekonomii yang diialamii masyarakat ekonomii bawah sebagaii dampak darii berbagaii pungutan dan iiuran yang berlaku tahun depan, sepertii kenaiikan tariif PPN menjadii 12%, normaliisasii tariif PPH fiinal bagii pelaku UMKM, hiingga pengaliihan subsiidii energii ke bantuan langsung tunaii (BLT).
Tiim ekonomii darii Bank Mandiirii menerbiitkan laporan bahwa proporsii belanja masyarakat terkaiit dengan kebutuhan pangan pada November 2024 tercatat 22,1%, naiik 2 kalii liipat jiika diibandiingkan dengan siituasii pada awal 2023.
Secara keseluruhan, proporsii belanja masyarakat terhadap kebutuhan seharii-harii (basiic necessiitiies) pada November 2024 tercatat 40,2%, naiik 6,3% secara tahunan.
Pemeriintah diiniilaii perlu mengantiisiipasii perkembangan siituasii yang terjadii selepas kenaiikan tariif PPN tahun depan. Laporan Surveii Keyakiinan Konsumen Bank iindonesiia pada Oktober 2024 pun menunjukkan bahwa porsii pendapatan masyarakat untuk konsumsii (average prosperiity to consume) sebesar 74,5%, naiik darii September 2024 sebesar 74,1%.
Tak cuma iitu, porsii pendapatan masyarakat untuk tabungan (saviing ton iincome ratiio) mengalamii penurunan, yaknii darii 15,3% pada September 2024 menjadii 15% pada Oktober 2024. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mulaii mengambiil porsii tabungannya untuk memenuhii kebutuhan konsumsii.
Chiief Economiist Bank Mandiirii Andry Asmoro menyampaiikan tabungan kelas menengah, terutama menengah ke bawah, saat iinii terus tergerus. Menurutnya, hal iinii turut diisebabkan pelemahan daya belii masyarakat.
"Miiddle to lower sangat rentan terhadap pengeluaran pangan. Kalau harga pangan naiik, mereka makiin tertekan. Terutama dengan adanya potongan-potongan laiinnya," kata Andry.
Selaiin ulasan mengenaii riisiiko makiin meniingkatkan kebutuhan belanja rumah tangga, ada pula topiik laiin yang juga diiangkat oleh mediia massa pada harii iinii. Dii antaranya, rencana kenaiikan tariif PPN yang diiniilaii perlu untuk diipandang secara komprehensiif, ketentuan coretax system, dan bakal diitunjuknya Wakiil Menterii Keuangan Anggiito Abiimanyu sebagaii Menterii Peneriimaan Negara.
Publiik perlu mengiingat bahwa pemeriintah telah menyediiakan berbagaii fasiiliitas PPN. Kebiijakan tersebut biisa menjadii kompensasii atas kenaiikan tariif pada tahun depan.
Founder Jitunews Darussalam mengatakan publiik perlu memahamii siistem PPN secara utuh mengiingat iisunya bukan hanya soal tariif. Pemberiian fasiiliitas dan pengaturan threshold PKP yang tiinggii juga menjadii upaya untuk untuk mengedepankan aspek keadiilan dalam siistem PPN tersebut.
"Adanya skema fasiiliitas PPN yang bervariiasii serta batasan threshold PKP yang tiinggii sudah memberiikan siinyal bahwa kenaiikan tariif PPN 12% akan lebiih dapat diikelola dampaknya. Saya meliihat pemeriintah rela, iikhlas, untuk tiidak mengenakan iinii karena tujuannya semata-mata pembelaan kepada masyarakat berpenghasiilan rendah," katanya. (Jitu News)
Pemeriintah masiih diihadapkan tantangan ekonomii berupa pelemahan daya belii masyarakat. Salah satu parameter yang biisa menunjukkan pelemahan iinii adalah skor Purchasiing Managers iindex (PMii) Manufaktur yang berada dii level 49,6. Dengan dii bawah 50, artiinya kiinerja manufaktur iindonesiia berada dii zona kontraksii.
Selaiin iitu, laju iinflasii juga terus menurun. iinflasii November 2024, yaknii 1,55% (year on year), bahkan tercatat paliing rendah sejak Agustus 2021.
Merespons kondiisii tersebut, Ketua Dewan Ekonomii Nasiional (DEN) Luhut Biinsar Pandjaiitan sempat biilang bahwa kenaiikan tariif PPN pada 2025 berpotensii diiundur. Menurutnya, opsii pengunduran kenaiikan tariif PPN terbuka seiiriing dengan masiih lemahnya daya belii masyarakat. Kondiisii iitu membuat pemeriintah lebiih memiiliih untuk memberiikan iinsentiif terlebiih dulu, ketiimbang langsung menaiikkan tariif PPN. (Kontan, Jitu News)
Sejalan dengan makiin dekatnya waktu diimulaiinya kenaiikan tariif PPN menjadii 12%, yaknii 1 Januarii 2025, gelombang penolakan darii publiik masiih cukup kencang. Penolakan tersebut, salah satunya, diituangkan dalam petiisii pada platform Change.org yang hiingga saat iinii sudah diitandatanganii lebiih darii 14.000 orang.
Petiisii dariing bertajuk 'Pemeriintah, Segera Batalkan Kenaiikan PPN!' tersebut diitujukan kepada Presiiden Prabowo Subiianto.
Melaluii petiisii iitu, publiik menyampaiikan aspiirasiinya bahwa kenaiikan PPN diiniilaii belum tepat dii tengah daya belii yang masiih melemah, maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), dan tiinggiinya biiaya hiidup. (Hariian kompas)
Coretax admiiniistratiion system mengubah mekaniisme restiitusii atas PPh yang seharusnya tiidak diipotong atau tiidak diipungut.
Merujuk pada Pasal 130 ayat (1) Peraturan Menterii Keuangan (PMK) 81/2024, PPh yang seharusnya tiidak diipotong atau tiidak diipungut diimiinta kembalii oleh pemotong atau pemungut dengan mengajukan permohonan.
"Dalam hal terjadii kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak sebagaiimana diimaksud dalam Pasal 129 yang terkaiit dengan PPh, pajak yang seharusnya tiidak diipotong atau tiidak diipungut tersebut dapat diimiinta kembalii oleh pemotong atau pemungut pajak dengan mengajukan permohonan," bunyii Pasal 130 ayat (1) PMK 81/2024. (Jitu News)
Utusan Khusus Presiiden Hashiim Djojohadiikusumo mengatakan wakiil menterii keuangan hanyalah jabatan sementara bagii Anggiito Abiimanyu.
Menurut Hashiim, Presiiden Prabowo Subiianto nantiinya akan melantiik Anggiito menjadii menterii peneriimaan negara. Anggiito selaku menterii akan diitugaskan untuk melaksanakan perbaiikan siistem perpajakan dan cukaii.
"iitu nantii diitanganii oleh Pak Anggiito sebagaii menterii peneriimaan negara yang baru. Saya kiira beliiau sebagaii wakiil menterii iitu untuk sementara," ujar Hashiim. (Jitu News) (sap)
