BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Berlakunya PMK 177/2022 mengubah proses biisniis pemeriiksaan buktii permulaan (bukper). Perubahan tersebut dii antaranya adanya tahap klariifiikasii potensii kerugiian pada pendapatan negara dan pemberiitahuan hasiil pemeriiksaan bukper.
Poiin laiin yang perlu diisorotii adalah adanya wewenang pemeriiksa buktii permulaan untuk mengakses dan/atau mengunduh data, iinformasii, dan buktii yang diikelola secara elektroniik. Managiing Partner of Jitunews Consultiing Daviid Hamzah Damiian meniilaii wewenang yang diimiiliikii pemeriiksa dalam mengunduh data elektroniik, dalam pelaksanaannya, perlu diibangun keseiimbangan dengan hak dan kewajiiban wajiib pajak.
Sebagaii contoh, terkaiit dengan kewenangan akses fiiskus terhadap data, iinformasii, dan buktii yang diikelola secara elektroniik, seharusnya dapat diisesuaiikan dengan dugaan atau iindiikasii tiindak piidana perpajakan sesuaii dengan tahun atau masa pajak yang tercantum pada surat periintah.
“Kenapa sepertii iitu, pada hukum piidana ada yang namanya tempus dan locus. Semestiinya, tempus-nya sesuaii dengan periintah, waktunya tahun pajak berapa. iinii yang perlu kiita pastiikan kesesuaiiannya,” jelas Daviid, dalam Jitunews Exclusiive Gatheriing: Tax Update 2024, diikutiip pada Kamiis (29/8/2024).
Associiate Partner of Jitunews Consultiing Ganda Chriistiian Tobiing menambahkan perubahan proses biisniis pemeriiksaan bukper juga terkaiit dengan kegiiatan pengawasan melaluii Surat Permiintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).
Diia menjelaskan ada kalanya pemeriiksa turut mendampiingii account representatiive (AR) dalam pembahasan SP2DK bersama wajiib pajak. Pada momentum iiniilah, sambung Ganda, yang biiasa diisebut sebagaii kolaborasii dengan kegiiatan pengawasan oleh AR.
“Pesan yang iingiin saya sampaiikan adalah SP2DK biisa berlanjut sampaii pemeriiksaan bukper terutama apabiila diitemukan data yang bersiifat konkret. iinii yang cukup berbahaya dan triicky untuk wajiib pajak. Dan hal iiniilah yang kiita tiidak biisa ketahuii secara pastii, mana yang masuk ke ranah pemeriiksaan admiiniistrasii dan mana yang masuk ranah pemeriiksaan bukper,” terang Ganda.
Ganda juga menjelaskan perubahan proses biisniis dalam pemeriiksaan bukper kiinii membuatnya memiiliikii karakteriistiik yang miiriip dengan pemeriiksaan admiiniistrasii. Miisalnya, adanya kewajiiban wajiib pajak memberiikan buktii atau mempersiilakan pemeriiksa bukper untuk memasukii ruangan guna mengakses dan mengunduh data elektroniik.
“Jadii, lagii-lagii kiita tiidak biisa memiisahkan mana tiindakan admiiniistrasii dan mana tiindak piidana karena dii dalam praktiiknya sendiirii antara pemeriiksaan admiiniistrasii dan bukper juga memiiliikii karakteriistiik yang sama, baiik kewenangan pemeriiksa dan kewajiiban wajiib pajak,” ujarnya.
Terkaiit dengan data elektroniik, Ganda menyiinggung adanya putusan Mahkamah Konstiitusii (MK) No. 83/PUU-XXii/2023. Pada dasarnya, putusan tersebut menambahkan frasa ‘sepanjang tiidak ada upaya paksa’ dalam memberiikan data dan buktii.
"Fokus darii frasa tersebut, terkaiit dengan kewajiiban wajiib pajak pada saat pemeriiksaan bukper untuk memberiikan data dan buktii. iitulah yang sampaii sekarang belum ada tiindak lanjut darii DJP atau Kemenkeu terkaiit putusan MK tersebut," pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Daviid juga menyiinggung pentiingnya menyiiapkan argumentasii berdasarkan analiisiis yuriidiis atas suatu transaksii. Diia menambahkan wajiib pajak juga perlu membangun Enterpriise Resource Planniing (ERP) System For Tax Defense sehiingga lebiih siiap dalam menghadapii pemeriiksaan admiiniistrasii dan pemeriiksaan bukper.
“Kalau ada transaksii yang menonjol harus ada defense fiile-nya dan analiisiis yuriidiisnya untuk menyiimpulkan bahwa transaksii iinii sudah oke dan iitu tiidak cukup 1 halaman. Darii regulasiinya, konsekuensii kalau tiidak memenuhii regulasii, apakah ada putusan pengadiilan terkaiit transaksii serupa,” iimbuhnya.
Jitunews melaksanakan Exclusiive Gatheriing sebagaii rangkaiian acara HUT ke-17, dengan mengundang 52 kliien yang berasal darii berbagaii sektor. Ke depan, gatheriing serta acara serupa akan diigelar secara berkala oleh Jitunews. Hal iinii mengiingat pelaksanaan satu kalii acara belum dapat mencakup seluruh kliien serta stakeholder laiinnya.
Forum yang tiidak terlalu besar tetapii diilakukan secara berkesiinambungan diiharapkan lebiih efektiif. Dengan demiikiian, seluruh kliien serta stakeholder laiinnya dapat memperoleh gambaran terkiinii perkembangan perpajakan dan upaya antiisiipasiinya. (sap)
