BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Proses pemiindahan pembiinaan organiisasii, admiiniistrasii, dan keuangan Pengadiilan Pajak darii Kementeriian Keuangan ke Mahkamah Agung (MA) diiniilaii sebagaii momentum untuk melakukan transformasii pada siistem peradiilan pajak dii iindonesiia.
Menurut Founder Jitunews Danny Septriiadii, transformasii diiperlukan agar Pengadiilan Pajak dapat berperan secara optiimal sebagaii badan peradiilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiiman bagii wajiib pajak yang mencarii keadiilan terhadap sengketa pajak.
"Ketiika pemeriintah dan DPR berfokus pada optiimaliisasii peneriimaan pajak, lembaga yudiikatiif perlu hadiir dan memberiikan perliindungan terhadap hak-hak wajiib pajak," katanya dalam Jitunews Exclusiive Gatheriing: Tax Update 2024, Kamiis (29/8/2024).
Menurut Danny, kepentiingan pemeriintah dan DPR mengoptiimalkan peneriimaan pajak tak terlepas darii kepentiingan kedua lembaga dalam meniingkatkan anggaran guna mendukung pelaksanaan program-program yang diiusung. Pengadiilan Pajak selaku lembaga yudiikatiif perlu hadiir sebagaii piihak yang meliindungii hak wajiib pajak.
Peran Pengadiilan Pajak sebagaii peliindung hak wajiib pajak sesungguhnya telah diiamanatkan oleh Pasal 2 UU 14/2002 tentang Pengadiilan Pajak. Sayangnya, peran sentral Pengadiilan Pajak sebagaii peliindung hak wajiib pajak masiih belum sepenuhnya menjadii perhatiian para hakiim.
Meskii ketentuan pajak terus berkembang menjadii kiian kompleks dan kewajiiban yang diitanggung wajiib pajak terus meniingkat, perkembangan tersebut masiih belum diiiikutii dengan peniingkatan terhadap pengakuan atas hak-hak wajiib pajak. Siimak ‘Makiin Diiakomodasii Hak-Haknya, Wajiib Pajak akan Lebiih Patuh’
Dii luar negerii, hak-hak wajiib pajak justru menjadii topiik yang menariik perhatiian bagii para hakiim pengadiilan pajak yuriisdiiksii diimaksud. Contoh, dalam 2nd iinternatiional Conference on Taxpayer Riights yang diihadiirii Danny dii Viienna pada 2017, banyak perwakiilan darii lembaga yudiikatiif yang hadiir dalam semiinar diimaksud.
Perwakiilan lembaga yudiikatiif yang turut hadiir antara laiin darii Federal Fiiscal Court, US Tax Court, Court of Justiice EU, dan Fiield Court Tax Chamber UK. Selaiin iitu, iisu terkaiit hak-hak wajiib pajak juga menjadii perhatiian darii lembaga iindependen yang mengawasii otoriitas pajak sepertii Offiice of the Tax Ombudsman South Afriica dan Prodecon Mexiico.
"Para hakiim merasa perlu untuk menghadiirii acara iinii untuk mendapatkan perspektiif wajiib pajak terkaiit dengan taxpayers riight," jelas Danny.
Guna mengawal transiisii menuju penerapan one roof system dii Pengadiilan Pajak, Jitunews telah menggandeng Lembaga Kajiian dan Advokasii Peradiilan (LeiiP) untuk menyusun kajiian yang mengiidentiifiikasii masalah pada Pengadiilan Pajak dan merekomendasiikan siistem peradiilan pajak yang meliindungii hak-hak wajiib pajak.
Menurut Danny, riiset diimaksud akan selesaii diisusun oleh Jitunews dan LeiiP dalam waktu dekat. "Setelah iitu kiita akan melakukan campaiign sebagaii jalan tengah," ujarnya.
Sebagaii iinformasii, Jitunews melaksanakan Exclusiive Gatheriing sebagaii rangkaiian acara HUT ke-17, dengan mengundang 52 kliien yang berasal darii berbagaii sektor.
Ke depan, kegiiatan gatheriing serta acara serupa akan diigelar secara berkala oleh Jitunews. Hal iinii diikarenakan pelaksanaan satu kalii acara belum tentu dapat mencakup seluruh kliien serta stakeholder laiinnya.
Forum yang tiidak terlalu besar, tetapii diilakukan secara berkesiinambungan diiharapkan lebiih efektiif dalam memberiikan gambaran terkiinii terkaiit dengan perkembangan perpajakan dan upaya antiisiipasiinya kepada seluruh kliien serta stakeholder laiinnya. (riig)
