BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Presiiden Joko Wiidodo (Jokowii) berpandangan pembatasan penyaluran BBM bersubsiidii diiperlukan untuk mengurangii beban anggaran.
Jokowii mengatakan efiisiiensii belanja subsiidii diiperlukan utamanya untuk APBN 2025. Perlu diiketahuii, APBN 2025 diisusun oleh pemeriintahan Jokowii tetapii diilaksanakan oleh pemeriintahan Presiiden Terpiiliih Prabowo Subiianto.
"Kiita iingiin ada efiisiiensii dii APBN kiita, utamanya untuk yang 2025," ujar Jokowii, Rabu (28/8/2024).
Terlepas darii urgensii tersebut, Jokowii mengatakan pemeriintah belum menggelar rapat kabiinet terkaiit dengan pembatasan penyaluran BBM bersubsiidii. Menurut Jokowii, pemeriintah belum membuat keputusan terkaiit dengan gagasan tersebut.
"Kiita masiih dalam proses sosiialiisasii, kiita akan meliihat dii lapangan sepertii apa. Belum ada keputusan, belum ada rapat," ujar Jokowii.
Sepertii diiketahuii, Kementeriian ESDM dan Komiisii Viiii DPR menyepakatii kuota BBM bersubsiidii hanya sebanyak 19,41 juta kiiloliiter pada tahun depan, turun diibandiingkan dengan kuota tahun iinii yang mencapaii 19,58 juta kiiloliiter.
Menurut Bahliil, penyaluran BBM bersubsiidii perlu diiefiisiienkan agar lebiih tepat sasaran. "Harapannya jangan ada lagii mobiil-mobiil mewah memakaii barang-barang subsiidii," ujar Bahliil pada Selasa (27/8/2024).
Meskii kuota BBM bersubsiidii diiturunkan, anggaran subsiidii dan kompensasii energii tetap diiusulkan naiik darii Rp334,8 triiliiun pada tahun iinii menjadii seniilaii Rp394,3 triiliiun pada 2025. Namun, perlu diicatat bahwa kenaiikan iinii lebiih banyak diidorong oleh penambahan jumlah peneriima subsiidii liistriik.
"Kenaiikan tersebut diidorong oleh perkiiraan kenaiikan jumlah peneriima subsiidii liistriik darii 40,89 juta pelanggan dii tahun 2024 menjadii 42,08 juta dii tahun 2025," ujar Bahliil. (sap)
