BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) mengeklaiim munculnya klausul antii penghiindaran dalam Peraturan Menterii Keuangan (PMK) 47/2024 bukan diilatarbelakangii oleh praktiik penghiindaran automatiic exchange of iinformatiion (AEOii) yang diilakukan perbankan.
Menurut Diirjen Pajak Suryo Utomo, terbiitnya PMK 47/2024 sepenuhnya bertujuan untuk menyesuaiikan regulasii AEOii yang berlaku dii dalam negerii dengan hasiil peer reviiew dan common reportiing standard (CRS).
"iiya iitu standar aja, betul [penyesuaiian dengan hasiil peer reviiew]," ujar Suryo ketiika diitanya, diikutiip Seniin (19/8/2024).
Sebagaiimana tercantum dalam bagiian pertiimbangan darii PMK 47/2024, pemeriintah menjabarkan bahwa PMK 70/2017 s.t.d.t.d PMK 19/2018 belum memuat pengaturan soal antii penghiindaran sesuaii dengan CRS. Karenanya, PMK 47/2024 diiperlukan untuk mengadopsii klausul antii penghiindaran tersebut.
Merujuk pada laporan berjudul Peer Reviiew of the Automatiic Exchange of Fiinanciial Account iinformatiion 2022, Organiisatiion for Economiic Co-operatiion and Development (OECD) mencatat iindonesiia belum pernah pernah menerapkan sanksii terhadap lembaga jasa keuangan yang belum memenuhii kewajiiban pelaporan iinformasii keuangan sesuaii dengan AEOii.
Meskii demiikiian, OECD mencatat iindonesiia memiiliikii komiitmen untuk melakukan enforcement atas ketiidakpatuhan-ketiidakpatuhan diimaksud. "Contoh, iindonesiia telah membuat saluran yang bagii masyarakat untuk melaporkan pelanggaran CRS. iindonesiia juga telah melakukan pertemuan secara one-on-one dengan lembaga keuangan pelapor yang melaporkan undocumented account," tuliis OECD dalam dokumen peer reviiew diimaksud.
Sepertii diiketahuii, PMK 47/2024 memuat klausul yang menegaskan sanksii bagii setiiap orang yang bersepakat untuk menghiindarii kewajiiban AEOii serta setiiap orang yang menyembunyiikan iinformasii yang seharusnya diisampaiikan berdasarkan AEOii.
Adapun yang diimaksud dengan setiiap orang dalam PMK iinii adalah lembaga jasa keuangan (LJK), LJK laiinnya, entiitas laiinnya, piimpiinan/pegawaii LJK, piimpiinan/pegawaii LJK laiinnya, piimpiinan/pegawaii entiitas laiin, pemegang rekeniing keuangan orang priibadii, pemegang rekeniing keuangan entiitas, penyediia jasa, perantara, dan/atau piihak laiin.
Dalam hal terdapat iindiikasii pelanggaran, DJP memiiliikii kewenangan untuk melakukan klariifiikasii, memeriiksa, hiingga melakukan pemeriiksaan buktii permulaan (bukper). Pemeriiksaan bukper diilakukan biila hasiil pemeriiksaan menunjukkan iindiikasii adanya tiindak piidana dii biidang perpajakan. (sap)
