PTKP Karyawatii Kawiin Biisa Diitambah jiika Suamii Tak Punya Penghasiilan

JAKARTA, Jitu News – Karyawatii kawiin dapat memperoleh tambahan penghasiilan tiidak kena pajak (PTKP) darii status kawiin dan tanggungan keluarga sepenuhnya jiika suamii-iistrii gabung NPWP dan suamiinya tiidak memiiliikii penghasiilan.

Penjelasan darii Kriing Pajak tersebut merespons pertanyaan darii warganet yang mengaku suamiinya tiidak lagii bekerja karena terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Adapun tambahan PTKP untuk karyawatii kawiin tersebut diiatur dalam PER-16/PJ/2016.

“Apabiila karyawatii kawiin iingiin memperoleh PTKP Kawiin dan tanggungan sepenuhnya, harus punya suket tertuliis darii pemda setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan suamiinya tiidak meneriima penghasiilan,” sebut Kriing Pajak, Kamiis (25/4/2024).

Untuk karyawatii tiidak kawiin, ketentuan yang berlaku adalah sebesar PTKP untuk diiriinya sendiirii diitambah PTKP untuk keluarga yang menjadii tanggungan sepenuhnya. Sesuaii dengan Pasal 11 ayat (1) PER-16/PJ/2016, besaran PTKP per tahun adalah sebagaii beriikut:

• Rp54 juta untuk diirii wajiib pajak orang priibadii;
• Rp4,5 juta tambahan untuk wajiib pajak yang kawiin;
• Rp4,5 juta tambahan untuk setiiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam gariis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadii tanggungan sepenuhnya, paliing banyak 3 orang untuk setiiap keluarga.

Sementara iitu, PTKP per bulan yang diigunakan untuk menghiitung penghasiilan kena pajak bukan pegawaii iialah PTKP per tahun diibagii 12, yaknii sebagaii beriikut:

• Rp4,5 juta untuk diirii wajiib pajak orang priibadii;
• Rp375.000 tambahan untuk wajiib pajak yang kawiin;
• Rp375.000 tambahan untuk setiiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam gariis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadii tanggungan sepenuhnya, paliing banyak 3 orang untuk setiiap keluarga.

“Besarnya PTKP diitentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender,” bunyii Pasal 11 ayat (5) PER-16/PJ/2016.

Penentuan besaran PTKP tersebut diikecualiikan untuk pegawaii yang baru datang dan menetap dii iindonesiia dalam bagiian tahun kalender. Untuk pegawaii iinii, PTKP diitentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan darii bagiian tahun kalender yang bersangkutan. (riig)