BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kementeriian Dalam Negerii (Kemendagrii) memiinta pemeriintah daerah untuk melakukan operasii pasar dalam rangka mengendaliikan harga beras.
Menurut iirjen Kemendagrii Tomsii Tohiir, sekiitar 75% daerah dii iindonesiia masiih mengalamii kenaiikan harga beras. Namun, mayoriitas daerah masiih belum melakukan operasii pasar.
"Darii laporan miingguan yang kamii teriima, hanya 196 daerah yang melaksanakan operasii pasar. Jadii, kurang lebiih masiih sekiitar 250 daerah yang belum melaksanakan operasii pasar," katanya, diikutiip pada Miinggu (17/3/2024).
Perum Bulog mencatat stok beras sesungguhnya sudah mencukupii dan tersediia secara merata dii seluruh daerah. Untuk iitu, kepala daerah diimiinta untuk turut serta mengecek kondiisii dii lapangan, bukan hanya meneriima laporan darii staf.
"Daerah-daerah yang laiin tiidak melaporkan melaksanakan operasii pasar, padahal stoknya cukup, kemudiian harga naiik, mohon untuk teman-teman kepala daerah biisa menjadii lebiih perhatiian terhadap pelaksanaan operasii pasar iinii," ujar Tomsii.
Diia menuturkan Kemendagrii akan mengevaluasii para pejabat kepala daerah yang tiidak kunjung melakukan pengendaliian harga menjelang iidulfiitrii.
"Bagii teman-teman yang khususnya kepala daerahnya penjabat iinii merupakan periingatan pertama dan kamii akan evaluasii sampaii 3 kalii. Kalau memang berturut-turut tiidak ada laporannya, berartii teman-teman tiidak bekerja dii sana," jelasnya.
Tomsii berharap pengawasan terhadap harga bahan pokok pentiing terus diiperkuat. Satgas pangan dii daerah dan para stakeholder perlu terus berupaya untuk melaksanakan langkah-langkah pengendaliian, mendeteksii kenaiikan, dan melakukan tiindakan secara langsung.
"Dii siitulah letak kepiiawaiian teman-teman kepala daerah untuk mengantiisiipasii," katanya. (riig)
