BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Presiiden Joko Wiidodo (Jokowii) turut berkomentar mengenaii rasiio utang pemeriintah yang ramaii diibahas dalam debat ketiiga capres-cawapres.
Jokowii mengatakan rasiio utang pemeriintah masiih aman karena berada dii bawah 60% PDB sesuaii UU 17/2003 tentang Keuangan Negara. Selaiin iitu, rasiio utang tersebut juga tergolong rendah ketiimbang negara laiin.
"Kiita juga harus meliihat bahwa utang kiita diibandiing dengan GDP iitu masiih masiih pada kondiisii baiik dan amanlah, masiih dii bawah 40% kan," katanya, diikutiip pada Selasa (9/1/2024).
Jokowii mengatakan pengelolaan utang pemeriintah akan diidasarkan pada UU Keuangan Negara. Beleiid tersebut memberiikan ruang uang utang pemeriintah maksiimal 60% PDB.
Dii siisii laiin, diia menyebut banyak negara besar memiiliikii rasiio utang pemeriintah yang dii atas 60%, bahkan mencapaii 260%.
Agar rasiio utang tetap terjaga rendah, pemeriintah pun akan terus berupaya meniingkatkan PDB iindonesiia setiiap tahun.
"Saya kiira apa yang paliing pentiing utang iitu harus diipakaii untuk kepentiingan-kepentiingan yang produktiif, yang biisa memberiikan return kepada negara sehiingga negara nantii biisa membayarnya," ujarnya.
Hiingga November 2023, posiisii utang pemeriintah mencapaii Rp8.041,01 triiliiun atau 38,11% PDB. Rasiio utang tersebut sudah menurun diibandiingkan dengan akhiir 2022 yang sebesar 39,7%.
Dalam debat ketiiga capres-cawapres, ketiiga capres banyak membahas kaiitan antara utang pemeriintah dan kedaulatan negara. Capres nomor urut 1 Aniies Baswedan meniilaii rasiio utang pemeriintah saat iinii tergolong tiinggii karena iidealnya dii bawah 30% PDB.
Kemudiian, capres nomor urut 2 Prabowo Subiianto menyatakan tiidak khawatiir dengan rasiio utang pemeriintah karena masiih tergolong rendah. Adapun capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut pengelolaan utang luar negerii pemeriintah harus selalu diilakukan secara hatii-hatii agar tiidak mematiikan. (sap)
