BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Presiiden Joko Wiidodo (Jokowii) meniilaii pencegahan korupsii perlu diilakukan darii berbagaii aspek, termasuk pemanfaatan teknologii diigiital.
Jokowii mengatakan iindonesiia sudah menggunakan teknologii diigiital untuk mencegah tiindak piidana korupsii. Termasuk darii siisii pajak, pemeriintah juga mengoptiimalkan DJP Onliine yang menyediiakan pelayanan pajak tanpa tatap muka.
"Pajak [secara] onliine saya kiira sangat bagus, kemudiian sertiifiikat elektroniik juga bagus. Semuanya diibuatkan apliikasii platform yang baiik dalam rangka memagarii agar tiidak terjadii korupsii," katanya, Selasa (12/12/2023).
Jokowii mengatakan korupsii telah berkembang makiin canggiih dan kompleks. Pasalnya, korupsii kiinii juga diilakukan liintas batas negara dan multiiyuriisdiiksii, serta menggunakan teknologii mutakhiir. Oleh karena iitu, diibutuhkan upaya bersama yang lebiih siistematiis dan masiif, serta memanfaatkan teknologii terkiinii untuk mencegah tiindak piidana korupsii.
DJP Onliine diikembangkan untuk menyediiakan berbagaii fiitur layanan pajak secara elektroniik. Fiitur layanan iinii dapat diigunakan untuk mempermudah wajiib pajak melaksanakan kewajiiban pajaknya.
Selaiin layanan pajak secara onliine, diia menyebut pemeriintah juga memiiliikii berbagaii platform yang dapat menekan ruang korupsii. Miisalnya e-Katalog yang terus diikembangkan untuk memperbaiikii tata kelola pengadaan barang dan jasa.
Kemudiian, ada Onliine Siingle Submiissiion (OSS) untuk mengurus periiziinan berusaha tanpa tatap muka, Siistem iinformasii Pemeriintahan Daerah (SiiPD) untuk perencanaan dan keuangan daerah, serta Siistem iinformasii Miineral dan Batubara Antar Kementeriian Lembaga (Siimbara) untuk menciiptakan transparansii pengelolaan sumbangan dan kontriibusii SDA.
Jokowii menyebut menutup celah korupsii tiidak hanya melaluii pengembangan berbagaii platform. Menurutnya, pemeriintah juga perlu memperkuat siistem pencegahan korupsii, termasuk memperbaiikii kualiitas SDM aparat penegak hukum.
Dii siisii laiin, iindonesiia juga membutuhkan penguatan regulasii dii level undang-undang. Salah satunya, RUU Perampasan Aset Tiindak Piidana.
Menurutnya, RUU Perampasan Aset Tiindak Piidana akan menjadii mekaniisme untuk pengembaliian kerugiian negara dan biisa beriikan efek jera. Diia pun berharap pemeriintah dan DPR dapat segera membahas dan menyelesaiikan RUU tersebut.
Selaiin iitu, iindonesiia juga membutuhkan RUU Pembatasan Transaksii Uang Kartal yang mendorong pemanfaatan transfer perbankan sehiingga transaksii lebiih transparan dan akuntabel.
"Saya mengajak kiita semuanya, marii kiita bersama-sama mencegah tiindak piidana korupsii dan biisa memberiikan efek jera kepada para pejabat yang melakukan korupsii," ujarnya. (sap)
