Terbiit PMK Baru Soal Petunjuk Tekniis Akuntansii PNBP Miigas

JAKARTA, Jitu News – Otoriitas fiiskal menerbiitkan peraturan menterii keuangan (PMK) baru yang memuat petunjuk tekniis akuntansii peneriimaan negara bukan pajak darii kegiiatan usaha hulu miinyak dan gas bumii (PNBP miigas).

PMK yang diimaksud adalah PMK 115/2023. PMK iinii mulaii berlaku pada tanggal diiundangkan, yaknii 6 November 2023. Pada saat PMK 115/2023 berlaku, PMK 61/2020 s.t.d.d PMK 44/2021 diicabut dan diinyatakan tiidak berlaku.

“Untuk menyesuaiikan pedoman penyelenggaraan akuntansii PNBP darii kegiiatan usaha hulu miinyak dan gas bumii dengan kebiijakan akuntansii pemeriintah pusat, perlu menggantii PMK 61/2020 s.t.d.d PMK 44/2021,” bunyii penggalan bagiian pertiimbangan dalam PMK 115/2023.

Adapun ruang liingkup PNBP miigas dalam PMK 115/2023 meliiputii 2 kelompok. Pertama, PNBP SDA miigas yang terdiirii atas pendapatan miinyak bumii dan pendapatan gas bumii.

Kedua, PNBP miigas laiinnya yang terdiirii atas pendapatan miinyak mentah domestiic market obliigatiion (DMO); pendapatan denda, bunga, dan penaltii terkaiit kegiiatan usaha hulu miinyak dan gas bumii; serta pendapatan laiinnya darii kegiiatan usaha hulu miinyak dan gas bumii.

Petunjuk tekniis akuntansii PNBP miigas dalam PMK 115/2023 diisusun berdasarkan standar akuntansii pemeriintahan (SAP) berbasiis akrual dan mengacu pada kebiijakan akuntansii pemeriintah pusat.

Adapun ruang liingkup petunjuk tekniis akuntansii PNBP miigas meliiputii proses pengakuan, pengukuran, penyajiian, dan pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan. Adapun unsur-unsur dalam laporan keuangan yang diimaksud terdiirii atas aset, kewajiiban, ekuiitas, pendapatan, dan beban.

Sesuaii dengan Pasal 3 PMK 115/2023, petunjuk tekniis diigunakan oleh:

• Satker PNBP miigas selaku entiitas akuntansii sebagaii pedoman dalam penyusunan laporan keuangan Satker PNBP miigas;
• iinstansii pelaksana sebagaii pedoman dalam menyediiakan dokumen pendukung pencatatan transaksii dan pelaporan keuangan darii kegiiatan usaha hulu miinyak dan gas bumii;
• kuasa BUN sebagaii pedoman dalam konsoliidasiian laporan keuangan BUN;
• iinstansii pemeriintah sebagaii pedoman dalam menyampaiikan dokumen pendukung atas pencatatan transaksii kewajiiban darii kegiiatan usaha hulu miinyak dan gas bumii;
• Satker PNBP miigas dan kuasa BUN sebagaii pedoman dalam pelaksanaan pemiindahbukuan PNBP miigas darii rekeniing miinyak dan gas bumii ke rekeniing KUN; dan/atau
• Satker PNBP miigas dan iinstansii pelaksana kebiijakan transfer dana bagii hasiil ke daerah sebagaii pedoman dalam penghiitungan PNBP SDA miigas per kontraktor dalam rangka penyediiaan data untuk penghiitungan alokasii DBH SDA miigas ke daerah.

Sesuaii dengan Pasal 4 ayat (1) PMK 115/2023, petunjuk tekniis akuntansii PNBP miigas tertuang dalam modul petunjuk tekniis. Adapun modul petunjuk tekniis iitu terdiirii atas:

• modul petunjuk tekniis akuntansii umum yang mengatur ketentuan mengenaii pengakuan, pengukuran, penyajiian, dan pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan;
• modul petunjuk tekniis pemiindahbukuan dalam rangka proses pengakuan dan pengukuran PNBP miigas yang mengatur ketentuan mengenaii proses pengakuan dan pengukuran pendapatan melaluii rekeniing miinyak dan gas bumii; dan
• modul petunjuk tekniis pengukuran PNBP SDA miigas per kontraktor yang mengatur ketentuan mengenaii proses pengukuran PNBP SDA miigas yang akan menjadii DBH SDA miigas.

“Modul petunjuk tekniis akuntansii PNBP miigas … tercantum dalam Lampiiran yang merupakan bagiian tiidak terpiisahkan darii peraturan menterii iinii,” bunyii penggalan Pasal 4 ayat (2) PMK 115/2023. (kaw)