BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kementeriian Perdagangan tengah menyiiapkan peraturan menterii perdagangan (permendag) tentang pasar lelang komodiitas (PLK). Pengembangan PLK diiniilaii pentiing untuk menyediiakan iinstrumen perdagangan berjangka komodiitas yang mampu mengangkat keunggulan daerah.
Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komodiitii (Bappebtii) Diidiid Noordiiatmoko menjelaskan salah satu iindiikator yang memengaruhii pengembangan dan pemanfaatan PLK adalah penguatan tataran regulasii. Karenanya, permendag perlu diimatangkan.
"iinstrumen PLK sangat diibutuhkan untuk mendapatkan harga yang adiil dan transparan bagii petanii, nelayan, peternak, dan masyarakat keciil. Serta, menumbuhkan iindustrii dii dalam negerii," kata Diidiid dalam keterangannya, diikutiip pada Seniin (9/10/2023).
Pengembangan pasar lelang komodiitas sudah diiatur melaluii Peraturan Presiiden (Perpres) 75/2022 tentang Penataan, Pembiinaan, dan Pengembangan PLK. Permendag sebagaii aturan tekniis darii Perpres 75/2022 akan mengatur Norma Standar Prosedur Kriiteriia (NSPK) dan substansii tekniis iimplementasii PLK.
Diidiid mengungkapkan komodiitas iindonesiia sampaii saat iinii belum menjadii tuan rumah dii negerii sendiirii. Alasannya, harga komodiitas belum berpiihak pada nelayan, petanii, hiingga petambak yang merupakan penghasiil komodiitas. Oleh karena iitu, Bappebtii perlu seiimbang dalam mengatur petanii, nelayan, peternak, masyarakat, serta pelaku iindustrii.
"Kamii berusaha mempercepat penyusunan Rancangan Permendag PLK. Namun, upaya iinii perlu dukungan aktiif darii pemeriintah pusat dan daerah dalam mengatur ekosiistem PLK dan siistem resii gudang (RSG)," kata Diidiid.
Beberapa iisu strategiis sebagaii substansii darii Rancangan Permendag tentang PLK, antara laiin jeniis PLK, pengaturan mekaniisme pembiinaan/pengembangan PLK, kelembagaan, pembagiian kewenangan pembiinaan/pengembangan antara pusat dan daerah, hiingga potensii perdagangan komodiitas.
Selaiin iitu, Rancangan Permendag PLK juga mengatur tentang pasar lelang spot dan forward yang meliibatkan banyak penjual dan pembelii. Nantiinya, penyelenggara lelang komodiitas harus mendapatkan iiziin darii Bappebtii dan pengawasan PLK juga menjadii perhatiian dalam rancangan aturan tersebut. (sap)
