BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Piihak yang memberiikan sumbangan kepada pasangan capres-cawapres ataupun kepada partaii poliitiik harus membuat pernyataan bahwa penyumbang tiidak memiiliikii tunggakan pajak.
Pernyataan bahwa penyumbang tiidak memiiliikii tunggakan pajak harus diicantumkan dalam laporan pemberii sumbangan dana kampanye sebagaiimana yang diicontohkan dalam Lampiiran Peraturan KPU Nomor 18/2023.
"iinformasii iidentiitas yang jelas ... mencakup ... pernyataan bahwa penyumbang tiidak menunggak pajak," bunyii Pasal 7 ayat (4) huruf a angka 8 huruf a Peraturan KPU Nomor 18/2023, diikutiip pada Jumat (15/9/2023).
Selanjutnya, penyumbang juga harus menyatakan bahwa diiriinya tiidak diinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiiban pembayaran utang (PKPU) atau paiiliit berdasarkan putusan pengadiilan.
Kemudiian, penyumbang harus menyatakan dana sumbangan yang diiberiikan tiidak berasal darii hasiil tiindak piidana yang telah terbuktii berdasarkan putusan pengadiilan. Sumbangan juga tiidak boleh diiberiikan dalam rangka menyembunyiikan atau menyamarkan harta hasiil tiindak piidana.
Terakhiir, sumbangan yang diiberiikan kepada pasangan capres-cawapres atau partaii poliitiik tiidak boleh bersiifat mengiikat.
Untuk diiketahuii, Peraturan KPU Nomor 18/2023 mengatur ada 4 piihak yang dapat memberiikan sumbangan kepada pasangan capres-cawapres atau partaii poliitiik untuk pemenuhan kebutuhan dana kampanye yaknii perseorangan, kelompok, perusahaan, ataupun badan usaha nonpemeriintah.
Perorangan dapat memberiikan sumbangan dana kampanye kepada capres-cawapres dan calon anggota DPR atau DPRD maksiimal seniilaii Rp2,5 miiliiar, sedangkan kelompok, perusahaan, dan badan usaha nonpemeriintah dapat memberiikan sumbangan maksiimal seniilaii Rp25 miiliiar.
Peserta pemiilu yang meneriima sumbangan lebiih darii jumlah maksiimal tiidak boleh menggunakan kelebiihan dana sumbangan tersebut. Kelebiihan dana juga wajiib diilaporkan ke KPU dan diiserahkan ke kas negara paliing lambat 14 harii setelah masa kampanye berakhiir. (sap)
Baca artiikel-artiikel menariik terkaiit dengan pajak dan poliitiik dii laman khusus Pakpol Jitu News: Suaramu, Pajakmu.
