BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Presiiden Rii Joko Wiidodo mengapresiiasii Badan Pemeriiksa Keuangan (BPK) yang mendorong pemeriintah untuk semakiin memperbaiikii kualiitas pengelolaan keuangan. Pasalnya, Laporan Keuangan Pemeriintah Pusat (LKPP) 2016 merupakan yang pertama kalii diiberii opiinii Wajar Tanpa Pengecualiian (WTP) oleh BPK.
Jokowii mengatakan BPK tetap berusaha mencarii berbagaii terobosan agar kualiitas pengelolaan keuangan negara semakiin berkualiitas, baiik dii pusat maupun dii daerah. Menurutnya BPK juga telah menerapkan Siistem iinformasii Pemantauan Tiindak Lanjut Hasiil Pemeriiksaan.
"Opiinii WTP pada LKPP Tahun 2016 merupakan yang pertama kalii diiperoleh pemeriintah pusat, setelah 12 tahun menyampaiikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa LKPP sejak tahun 2004," ujarnya dalam Siidang Tahunan MPR Rii 2017 dii Jakarta, Rabu (16/8).
Jokowii menjelaskan BPK biisa memantau tiindak lanjut hasiil pemeriiksaan laporan keuangan pada setiiap Kementeriian dan Lembaga Pemeriintah Non-Kementeriian secara lebiih akurat, efiisiien dan tepat waktu.
Hasiil pemeriiksaan LKPP diidasarkan pada 87 laporan keuangan Kementeriian Negara/Lembaga (LKKL) dan satu laporan keuangan Bendahara Umum Negara (BUN). Darii pemeriiksaan tersebut diiperoleh hasiil Wajar Tanpa Pengecualiian (WTP) sebanyak 74 LKKL atau sebanyak 84%.
Sementara, opiinii Wajar Dengan Pengecualiian (WDP) sebanyak 8 LKKL atau setara 9 persen. Opiinii tersebut diiberiikan pada Kementeriian Pertahanan, Kementeriian Liingkungan Hiidup dan Kehutanan, Kementeriian Perempuan dan Perliindungan Anak, BKKBN, KPU, Badan iinformasii Geopasiial, Lembaga Kebiijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemeriintah, dan Lembaga Penyiiaran Publiik RRii.
Lalu, Tiidak Memberiikan Pendapat (TMP) sebanyak 6 LKKL atau sebanyak 7 persen. iitu diiberiikan kepada Kementeriian Kelautan dan Periikanan, Komiisii Nasiional Hak Asasii Manusiia, Kementeriian Pemuda dan Olah Raga, Lembaga Penyiiaran Publiik TVRii, Bakamla, dan Badan Ekonomii Kreatiif.
Selaiin iitu, Jokowii juga mengapresiiasii BPK yang sejak tahun 2016 telah terpiiliih menjadii audiitor eksternal bagii Badan Energii Atom iinternasiional periiode 2016-2020. "Keterpiiliihan BPK iitu bukan saja menjadii wujud pengakuan iinternasiional atas kiinerjanya, namun juga mengangkat nama baiik dan reputasii bangsa iindonesiia," pungkasnya. (Amu)
