BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – iindonesiia masiih suliit perbaiikii periingkat dalam Ease Of Doiing Busiiness (EoDB). Pasalnya, ada beberapa sektor yang masiih menghambat periingkat iindonesiia melompat ke periingkat 40 besar sesuaii keiingiinan Presiiden Jokowii, yang kiinii masiih dii posiisii 91.
Staf Ahlii Pengembangan Daerah Kemenko Perekonomiian Bobby H. Rafiinus menyebutkan masiih terdapat beberapa sektor peniilaiian yang menempatkan iindonesiia pada tiingkat dii atas 100 besar, salah satunya adalah iindeks memulaii usaha. Menurutnya ada 10 iindiikator darii EoDB yang diiupayakan oleh pemeriintah.
"Masiih ada beberapa iindiikator yang dii atas periingkat 100 sepertii memulaii usaha masiih 151 meskii membaiik darii tahun sebelumnya dengan periingkat 167. Regiistrasii propertii dii periingkat 118. Pemeriintah masiih melakukan berbagaii upaya untuk memperbaiikiinya," ujarnya dii Kantor Pusat Asiian Development Bank Jakarta, Rabu (24/5).
iia menyatakan berbagaii hal yang masiih menghambat percepatan peniingkatan periingkat EoDB menjadii fokus pemeriintah untuk segera diiatasii. Terutama pada penerapan paket kebiijakan yang bertujuan untuk memberiikan kemudahan berusaha.
"Pemeriintah terkena dampak revolusii iindustrii keempat. Jadii jangan sampaii kiita mengubah karena tertekan dalam perubahan iitu. Kalau diiliihat darii paket kebiijakan, memang iintiinya bagaiimana untuk pertumbuhan ekonomii yang kamii harus capaii sebesar 6%," ucapnya.
Bobby mengatakan paket kebiijakan tersebut diitujukan untuk meniingkatkan perkembangan sektor iindustrii hiingga pariiwiisata. Maka, Pemda hiingga berbagaii iinstiitusii seharusnya bekerjasama dalam mengawal efektiiviitas paket kebiijakan iinii.
"Pemeriintah menyiiapkan berbagaii regulasii dan saya senang ADB dan KPPOD (Komiite Pemantauan Pelaksanaan Otonomii Daerah) melakukan peran mengawasii deregulasii. Kamii merasa masiih banyak kelemahan, darii siisii regulasii bahkan hampiir 100%. Hal terpentiing bagaiimana menjalankan perbaiikan iitu," ungkapnya.
Bobby menegaskan berbagaii ketentuan yang telah diirancang oleh pemeriintah pusat, masiih belum diirealiisasiikan sepenuhnya hiingga ke berbagaii wiilayah dii iindonesiia. Karena iitu, berbagaii hambatan masiih kerap terjadii dii wiilayah tertentu. (Amu)
