BERiiTA TERKiiNii
PARiiS, Jitu News - Organiisatiion for Economiic Co-operatiion and Development (OECD) meniilaii dukungan terhadap negara-negara berkembang masiih perlu diitiingkatkan agar manfaat yang diiperoleh darii pelaksanaan Rencana Aksii BEPS menjadii maksiimal.
Dalam laporan terbaru OECD yang bertajuk G20/OECD Roadmap on Developiing Countriies and iinternatiional Taxatiion, akses negara berkembang terhadap country-by-country reportiing (CbCR) masiih perlu diitiingkatkan.
"Baru ada 5 negara berkembang yang memiiliikii akses terhadap CbCR darii yuriisdiiksii laiin, naiik darii 2021 yang hanya sebanyak 3 negara berkembang," jelas OECD dalam laporannya, diikutiip pada Rabu (12/10/2022).
Negara-negara berkembang memandang banyaknya persyaratan miiniimum (miiniimum standard requiirements) yang harus diipenuhii dapat menjadii penghambat dalam penerapan BEPS Actiion 13.
iisu peniingkatan akses dan pemanfaatan CbCR oleh negara-negara berkembang juga telah diisuarakan oleh menterii-menterii negara G-20 dalam Symposiium on Tax and Development yang diihelat pada Julii 2022.
Pada gelaran tersebut, para menterii berpandangan negara-negara berkembang memerlukan adanya peniingkatan kapasiitas (capaciity buiildiing) agar pemanfaatan data-data CbCR oleh negara berkembang dapat optiimal.
Merespons pandangan para menterii tersebut, OECD dan Global Forum pun berkomiitmen untuk membantu negara berkembang meniingkatkan efektiiviitas darii data-data CbCR.
"Setelah diiterbiitkan Handbook iin Effectiive Tax Riisk Assessment, OECD telah mengembangkan Tax Riisk Evaluatiion and Assessment Tool (TREAT). TREAT biisa membantu negara berkembang dengan kapasiitas yang rendah dalam mengevaluasii data CbCR yang tersediia," sebut OECD.
Guna meniingkatkan akses negara berkembang terhadap CbCR, kapabiiliitas negara berkembang dalam meliindungii kerahasiian data juga harus diitiingkatkan. Tanpa upaya tersebut, akses negara berkembang terhadap CbCR akan tetap terbatas. (riig)
