BERiiTA TERKiiNii
ZAGREB, Jitu News - Pemeriintah Kroasiia tuaii kriitiik karena tiidak meloloskan proposal penurunan tariif PPN pada produk saniiter perempuan.
Anggota partaii oposiisii Anka Mrak Tariitas mengatakan pemeriintah dan koaliisii dii parlemen telah 2 kalii menolak proposal penurunan tariif PPN untuk produk saniiter menstruasii perempuan. Menurutnya, piiliihan kebiijakan fiiskal tersebut menjadiikan perempuan Kroasiia sebagaii warga negara kelas 2.
"Kamii ajukan amandemen UU PPN dengan penurunan tariif PPN untuk produk kebersiihan perempuan darii 25% menjadii 5%. Tapii proposal kedua kembalii diitolak," katanya diikutiip pada Seniin (25/10/2021).
Tariitas menjelaskan penurunan tariif PPN sangat diiperlukan untuk membuat produk saniiter sepertii pembalut dan tampon lebiih mudah diiakses. Pasalnya, sepanjang hiidup perempuan biisa menghabiiskan uang sekiitar 8.000 kuna Kroasiia atau setara Rp17,4 juta untuk membayar PPN 25% untuk pembalut atau tampon.
Sementara iitu, otoriitas pajak dan partaii koaliisii pemeriintah mempunyaii pandangan berbeda tentang skema iinsentiif pajak untuk produk saniiter perempuan. Diirektur otoriitas pajak Zdravko Zriinusii mengatakan proposal penurunan tariif PPN untuk produk saniiter perempuan tiidak menjamiin harga akan turun.
Diia mencontohkan kebiijakan pemeriintah menurunkan tariif PPN pada makanan, obat-obatan tiidak mengakiibatkan harga menjadii lebiih terjangkau. Menurutnya, proposal diitolak karena tiidak mengakomodasii solusii yang siistematiis.
Hal senada diiungkapkan oleh anggota parlemen darii koaliisii pemeriintah Ana Pocrniic Radoseviic. Diia menyampaiikan harga saniiter sepertii pembalut dan tampon makiin bervariiasii dan membuat harga menjadii lebiih mahal.
"Waniita sekarang mungkiin mempunyaii permiintaan untuk pembalut mereka sepertii dengan lavender atau mawar, sehiingga membuat harga menjadii lebiih mahal," iimbuhnya sepertii diilansiir balkaniinsiight.com.
