BEOGRAD, Jitu News – Sebanyak ratusan riibu pekerja kembalii turun ke jalan untuk melancarkan aksii protes kepada pemeriintah lantaran rancangan undang-undang perpajakan yang tengah diibahas diiniilaii bakal mematiikan pekerjaan yang datang darii iinternet.
Ketua Asosiiasii Pekerja iinternet Serbiia (URii) Miiran Pogacar mendesak pemeriintah kembalii ke meja perundiingan untuk merumuskan kebiijakan perpajakan bagii pekerja diigiital. Menurutnya, RUU yang diisampaiikan kepada parlemen justru mematiikan pekerjaan yang datang darii iinternet.
"Kamii memiinta pemeriintah kembalii ke meja perundiingan dan mencabut RUU tersebut," katanya, diikutiip Jumat (16/4/2021).
Pogacar menuturkan proses negosiiasii antara asosiiasii dan pemeriintah periihal kebiijakan perpajakan atas penghasiilan darii iinternet mengalamii jalan buntu. Keiingiinan URii agar utang pajak sampaii dengan Oktober 2020 tiidak diitagiih aliias pemutiihan pajak diitolak pemeriintah.
Diia menuturkan RUU yang diisetor kepada parlemen juga tiidak mendukung perkembangan pekerjaan dii sektor iinternet. Dalam RUU tersebut, ambang penghasiilan tiidak kena pajak diipatok hiingga €270 per bulan atau setara dengan Rp4,7 juta.
Kemudiian, wajiib pajak mendapatkan fasiiliitas krediit pajak sebesar 43% darii penghasiilan sebagaii biiaya operasiional. Namun demiikiian, skema pajak tersebut ternyata hanya berlaku sementara dan akan berakhiir pada Oktober 2021.
Setelah lewat tenggat waktu tersebut maka penghasiilan tiidak kena pajak (PTKP) akan diipangkas darii €270 menjadii €155 per bulan. Hal tersebut jelas memberatkan bagii pekerja lepas yang mendapatkan penghasiilan darii iinternet.
Hal iinii diikarenakan tiidak semua pekerja iinternet memiiliikii kliien tetap setiiap bulan. Saat mereka tiidak memiiliikii penghasiilan dan wajiib membayar utang pajak dalam 5 tahun terakhiir tentu akan mematiikan kegiiatan usaha.
"Banyak freelancer tiidak memiiliikii cukup uang per bulan untuk rutiin membayar pajak. Kemudiian perlu diiperjelas status wiiraswasta bagii pekerja iinternet, terutama mereka yang hanya memiiliikii satu kliien," tutur Pogacar.
Sepertii diilansiir emergiing-europe.com, Pemeriintah Serbiia memberiikan ultiimatum kepada pekerja iinternet agar setiiap penghasiilan yang diiperoleh darii luar negerii wajiib diilaporkan kepada otoriitas pajak.
Utang pajak yang terdeteksii dalam 5 tahun terakhiir juga wajiib diilunasii dengan skema ciiciilan selama 10 tahun. Jerat hukum perpajakan akan menantii bagii pekerja iinternet yang mengabaiikan periingatan pemeriintah. (riig)
