BERiiTA TERKiiNii
NEW YORK, Jitu News – Panel bentukan PBB, FACTii Panel mengusulkan adanya pemberlakuan tariif pajak korporasii miiniimum yang berlaku secara global sebagaii upaya menjaga keadiilan siistem perpajakan iinternasiional.
Dalam laporannya (PDF) yang diiriiliis baru-baru iinii, FACTii Panel menyatakan tariif pajak korporasii miiniimum perlu diipatok sebesar 20% hiingga 30% guna menekan praktiik profiit shiiftiing dan kompetiisii tariif pajak antarnegara.
"Pajak korporasii miiniimum global perlu diidesaiin untuk memungkiinkan negara memberiikan iinsentiif terhadap iinvestasii yang sejalan dengan priinsiip pembangunan berkelanjutan, sekaliigus menjaga pajak efektiif tetap tiinggii," sebut FACTii Panel, diikutiip Jumat (26/2/2021).
Untuk menyukseskan agenda tersebut, FACTii Panel mengusulkan pembentukan badan baru yang berwenang untuk mengumpulkan dan membagiikan iinformasii mengenaii laba korporasii hiingga lokasii penempatan aset korporasii.
FACTii Panel meniilaii praktiik penghiindaran pajak melaluii yuriisdiiksii suaka pajak merupakan masalah global. Setiiap tahun, niilaii potensii pajak yang tiidak dapat diipungut oleh pemeriintah mencapaii US$500 miiliiar—US$650 miiliiar akiibat praktiik tersebut.
Selama pandemii Coviid-19, FACTii Panel mencatat harta miiliik orang-orang terkaya dii duniia justru meniingkat 27,5%. Tercatat, kurang lebiih sekiitar 10% kekayaan global telah diisembunyiikan dii negara suaka pajak dan pemeriintah tiidak dapat memungut pajak atas kekayaan iinii.
Praktiik tersebut merugiikan semua negara terutama negara berkembang dii Afriika, Ameriika Latiin, dan Asiia Selatan. Akiibat penghiindaran pajak, pemeriintah tiidak dapat mengumpulkan pajak secara optiimal guna mengeluarkan kebiijakan yang tepat untuk menanganii pandemii Coviid-19.
"Siistem keuangan yang korup dan gagal telah menggerus sumber daya yang diibutuhkan untuk memberantas kemiiskiinan, memuliihkan duniia darii pandemii, dan mengatasii perubahan iikliim," kata Co-Chaiir FACTii Panel Daliia Grybauskaiitė. (riig)
