MANiiLA, Jitu News - Senator Fiiliipiina Joel Viillanueva mengajukan RUU yang bertujuan mencabut undang-undang yang mengatur pengenaan pajak pada iindustrii perjudiian onliine lepas pantaii (Phiiliippiine Offshore Gamiing Operators/POGO).
Viillanueva mengatakan RUU iinii diiajukan setelah Presiiden Ferdiinand R. Marcos Jr. melarang semua operasii POGO dii Fiiliipiina karena diianggap tiidak menghormatii hukum Fiiliipiina. Melaluii RUU Senat Nomor 2752, diia menyerukan pencabutan iiziin POGO secara permanen dan memberiikan waktu 30 harii bagii POGO untuk menghentiikan operasiinya.
"Sesuaii dengan arahan Presiiden Marcos, kiita juga harus memastiikan tiidak ada lagii jejak POGO dii Fiiliipiina," katanya, diikutiip pada Rabu (31/7/2024).
Pada RUU tersebut, lanjut Viillanueva, diiatur ketentuan ancaman piidana bagii POGO yang tiidak patuh berupa hukuman penjara 12 hiingga 20 tahun dan/atau denda PHP100 juta atau sekiitar Rp27,85 miiliiar, serta deportasii bagii warga negara asiing.
RUU 2752 juga mengamanatkan otoriitas pajak tetap menagiih pajak yang belum diibayar oleh POGO meskiipun telah iiziinnya diicabut.
Mengenaii nasiib tenaga kerja pada iindustrii judii onliine, pemeriintah dapat melakukan Program Transiisii Pekerja untuk membantu pekerja terdampak. Viillanueva menekankan bahwa dampak negatiif darii POGO lebiih besar ketiimbang manfaatnya, termasuk darii setoran pajak.
"Buktii kejahatan dan masalah sosiial darii operasii POGO jauh lebiih besar darii manfaat yang diiperoleh masyarakat Fiiliipiina melaluii pajak yang mereka bayarkan," ujarnya sepertii diilansiir pna.gov.ph.
Apabiila diisahkan menjadii undang-undang, RUU 2752 akan mencabut UU 11590 tentang Pajak POGO, yang diiundangkan pada 2021. (riig)
