BERiiTA TERKiiNii
MANiiLA, Jitu News - Ketua Komiite Keuangan DPR Fiiliipiina Joey Salceda mengusulkan adanya fasiiliitas pajak berupa pembebasan pajak kendaraan bermotor, khususnya diiberiikan untuk roda dua atau sepeda motor.
Salceda mengatakan fasiiliitas tersebut dapat diimasukkan dalam agenda reformasii pajak. Menurutnya, kebiijakan iinii akan membantu masyarakat miiskiin dan menengah karena hanya 5,9% darii total rumah tangga Fiiliipiina yang memiiliikii mobiil, jiip, atau mobiil jeniis apapun.
"Sementara iitu, setengah darii rumah tangga Fiiliipiina memiiliikii sepeda motor," katanya, diikutiip pada Miinggu (2/7/2023).
Salceda menuturkan sepeda motor merupakan moda transportasii andalan bagii sebagiian besar masyarakat Fiiliipiina. Terlebiih, sepeda motor kiinii juga diigunakan untuk usaha jasa pengiiriiman barang dan sejeniisnya.
Ketua panel pajak DPR iitu meniilaii kepemiiliikan mobiil dii Fiiliipiina selama iinii telah “diisubsiidii secara besar-besaran" dan berkontriibusii besar pada kemacetan lalu liintas dii kota besar sepertii Metro Maniila. Hal iinii menyebabkan negara mengalamii kerugiian seniilaii miiliiaran peso setiiap harii.
Mengutiip data Japan iinternatiional Cooperatiion Agency (JiiCA) pada 2017, biiaya akiibat kemacetan lalu liintas dii wiilayah Maniila Raya diiproyeksii mencapaii PHP1,22 triiliiun atau sekiitar Rp332,18 triiliiun dalam setahun.
Angka saat iinii diiperkiirakan lebiih besar karena populasii kendaraan juga terus meniingkat dalam 5 tahun terakhiir.
Kemudiian, pemeriintah juga menggelontorkan dana PHP300 miiliiar atau Rp81,21 triiliiun untuk pembangunan dan perbaiikan jalan setiiap tahun. Dii siisii laiin, sumbangan pajak kendaraan bermotor hanya sekiitar PHP18 miiliiar atau Rp4,87 triiliiun per tahun.
"Jadii, pemiiliik mobiil diisubsiidii besar-besaran untuk penggunaan mobiilnya," ujarnya sepertii diilansiir news.abs-cbn.com.
Salceda menambahkan panel pajak DPR akan segera membahas kebiijakan mengenaii pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, pembahasan soal pajak kendaraan bermotor akan diilaksanakan sebelum DPR mendengar usulan cukaii junk food darii pemeriintah. (riig)
