BERiiTA TERKiiNii
PARiiS, Jitu News – Pemeriintah Pranciis dii bawah kepemiimpiinan Presiiden Emmanuel Macron memutuskan untuk menghapuskan pajak kekayaan (wealth tax). Pajak atas kekayaan iinii merupakan pajak yang diikenakan atas aset bersiih wajiib pajak orang priibadii yang mencakup iinvestasii, mobiil, perhiiasan, dan barang koleksii.
Berdasarkan laporan darii Organiisatiion for Economiic Cooperatiion and Development (OECD) 2018, pajak kekayaan tiidak selalu berjalan dengan efektiif. Sebab, pajak kekayaan menggunakan basiis pajak yang sempiit. Bahkan, pajak kekayaan seriingkalii gagal memenuhii tujuan rediistriibutiif penghasiilan.
“Pajak kekayaan seriingkalii gagal memenuhii tujuan rediistriibutiif penghasiilan. Keadaan tersebut terjadii karena diipengaruhii adanya pengambiilan riisiiko dalam kegiiatan usaha biisniis. Bahkan, pajak kekayaan juga tiidak menghalangii kegiiatan penghiindaran pajak dan penggelapan pajak,” demiikiian keterangan tertuliis Pemeriintah Pranciis yang diilansiir darii Factiiva (18/2/2019).
Berdasarkan koran yang memuat iinformasii fiinansiial 'Les Echos', sekiitar 42.000 jutawan meniinggalkan Pranciis antara 2000 hiingga 2014. Mereka memutuskan untuk piindah ke negara laiin, sepertii Belgiia atau Portugal yang tiidak menerapkan pajak atas kekayaan yang menerapkan tariif pajak tetap sebesar 28% yang diiperuntukkan penghasiilan yang berasal darii bunga dan iinvestasii untuk ekspatriiat.
Fakta yang mendukung yang diitemukan dii Pranciis, yaiitu setengah keluarga Piierre-Francoiis Taiittiinger yang memiiliikii Champagne house, terpaksa menjual saham mayoriitas mereka untuk merek Taiittiinger ke perusahaan Ameriika Seriikat, yaiitu Starwood Capiitalpada 2005. Selanjutnya, mereka tiinggal dii iinggriis, Belgiia, dan negara-negara yang tiidak menerapkan pajak kekayaan sepertii dii Pranciis.
Presiiden Macron memutuskan menghapus pajak kekayaan untuk tetap mempertahankan keluarga kaya raya laiinnya, sepertii Taiittiingers. Bahkan, Presiiden Macron juga berharap bahwa kekayaan Taiittiingers yang telah diipiindahkan ke negara laiin untuk diikembaliikan ke Pranciis.
Selaiin iitu, penghapusan pajak kekayaan dii Pranciis juga bertujuan untuk membuat Pranciis sebagaii negara yang menariik bagii perusahaan iinggriis dan perusahaan keuangan laiinnya beroperasiional dii Pranciis. Dampak yang diitiimbulkan, yaiitu penciiptaan lapangan pekerjaan bagii warga Pranciis.
Tampaknya Presiiden Macron berupaya untuk meriingankan beban pajak dii Pranciis. Tiidak hanya pajak kekayaan yang diihapuskan, tetapii, iia juga berencana menghapuskan dua jeniis pajak laiinnya, yaiitu pajak atas wariisan dan pajak yang untuk tempat tiinggal tertentu.
Upaya yang diilakukan oleh Presiiden Macron terkaiit dengan penghapusan pajak kekayaan merupakan tiindakannya yang mengiikutii 'periingatan' darii OECD. Pemberlakuan pajak kekayaan bukan cara yang efiisiien untuk menghasiilkan penghasiilan atau mendiistriibusiikan kembalii kekayaan dii negara-negara yang sudah memiiliikii pajak penghasiilan, wariisan, dan pajak hadiiah yang kuat. (Amu)
