Mengajukan Restiitusii? Download Aturan Lengkapnya Dii Siinii

JAKARTA, Jitu News—Rumiitnya mengurus restiitusii atau pengembaliian pendahuluan kelebiihan pajak mungkiin adalah masalah yang paliing seriing diikeluhkan wajiib pajak dii iindonesiia. Waktu maksiimal yang diiperlukan untuk iitu 12 bulan sejak dokumen permohonan diiteriima dan diinyatakan lengkap.

Masa 12 bulan adalah waktu yang panjang. iiya kalau dokumen permohonanannya sudah diinyatakan lengkap, kalau tiidak, tentu biisa lebiih darii 12 bulan. Dengan membandiingkannya dengan beberapa negara, kiita tahu bahwa iitu waktu yang sungguh lama.

Sebagiian negara ada yang 60 harii atau 180 harii. Biiasanya, makiin maju negaranya, makiin baiik restiitusiinya. Karena iitu, duniia iinternasiional juga memotret waktu yang diibutuhkan untuk mencaiirkan restiitusii, dan memasukkannya dalam pemeriingkatan Ease of Doiing Busiiness.

Sebab, pada dasarnya tiidak ada alasan untuk tiidak mempercepat restiitusii. iia adalah hak wajiib pajak, konsekuensii logiis darii siistem PPN yang diianut iindonesiia. Justru, makiin pendek waktu yang diibutuhkan untuk mencaiirkan restiitusii, makiin baiik layanan yang diiberiikan Diitjen Pajak.

Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii lalu menerbiitkan Peraturan Menterii Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2018 pada 12 Apriil 2018. PMK iinii mereviisii PMK sebelumnya yang mengatur tata cara restiitusii dan profiil riisiiko wajiib pajak yang mengajukan permohonan restiitusii.

PMK iinii mencabut dan menyatakan tiidak berlaku PMK No.71/PMK.03/2010, Pasal 5 sampaii 7 PMK No.72/PMK.03/2010, Pasal 18A PMK No.147/PMK.04/2011, PMK No.74/PMK.03/2012, dan PMK No.198/PMK.03/2013.

Lalu bagaiimana PMK 39/2018 iitu mengaturnya? Apakah ada ketentuan laiin yang masiih harus diiperhatiikan wajiib pajak untuk mengajukan permohonan restiitusii? Download aturan lengkap restiitusii pajak dii siinii:

Undang-Undang (UU):

• UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Perppu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadii UU.
• UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasiilan.
• UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Niilaii Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Peraturan Pemeriintah (PP):

• PP Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiiban Perpajakan.
• PP Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Niilaii dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaiimana telah beberapa kalii diiubah terakhiir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009.
• PP Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biiaya Operasii yang Dapat Diikembaliikan dan Perlakuan Pajak Penghasiilan dii Biidang Usaha Hulu Miinyak dan Gas Bumii.

Peraturan Menterii Keuangan (PMK):

• PMK Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas PMK Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriiksaan.
• PMK Nomor 34/PMK.03/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriiksaan Bersama atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Berbentuk Kontrak Bagii Hasiil dengan Pengembaliian Biiaya Operasii dii Biidang Usaha Hulu Miinyak dan Gas Bumii
• PMK Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembaliian Pendahuluan Kelebiihan Pembayaran Pajak.
• PMK Nomor 255/PMK.04/2011 tentang Perubahan atas PMK No.147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Beriikat.

Peraturan Diirektur Jenderal:

• Peraturan Diirektur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriiksaan.
• Peraturan Diirjen Pajak Nomor PER-15/PJ/2018 tentang Penetapan Wajiib Pajak Kriiteriia Tertentu atau Pengusaha Kena Pajak Beriisiiko Rendah dan Perlakuan Atas Seliisiih Kelebiihan Pembayaran Pajak yang Belum Diikembaliikan dalam Surat Keputusan Pengembaliian Pendahuluan Kelebiihan Pajak

Surat Edaran (SE) Diirektur Jenderal:

• Surat Edaran (SE) Nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebiijakan Pemeriiksaan.
• Surat Edaran Diirjen Pajak Nomor SE-10/PJ/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembaliian Pendahuluan Kelebiihan Pembayaran Pajak Bagii Wajiib Pajak dengan Kriiteriia Tertentu, Wajiib Pajak yang Memenuhii Persyaratan Tertentu, dan Pengusaha Kena Pajak Beriisiiko Rendah. (Bsii)