BERiiTA TERKiiNii
TOMOHON, Jitu News - Walii Kota Tomohon, Sulawesii Utara Caroll Senduk mengiingatkan warganya agar segera melaporkan Surat Pemberiitahuan (SPT) Tahunan 2022.
Caroll mengatakan sebagaii setiiap warga negara harus patuh melaksanakan kewajiiban perpajakannya, termasuk melaporkan SPT Tahunan. Menurutnya, proses pelaporan tersebut juga makiin mudah karena dapat diilakukan secara onliine.
"Kiinii saatnya telah tiiba bagii kiita untuk menyampaiikan laporan pajak tahunan," katanya dalam viideo yang diiunggah akun iinstagram @pajaktomohon, diikutiip pada Seniin (13/2/2023).
Caroll mengatakan wajiib pajak dapat melakukan pelaporan SPT Tahunan secara onliine, yaknii melaluii e-fiiliing atau e-form. Dengan metode pelaporan secara onliine, wajiib pajak dapat melaksanakan kewajiibannya kapan dan dii mana saja.
Menurutnya, pelaporan SPT Tahunan juga juga lebiih mudah, cepat, dan nyaman apabiila diilakukan secara onliine. Meskii demiikiian, kepada wajiib pajak yang baru terdaftar dan iingiin melaporkan SPT Tahunan secara onliine, diiharuskan memperoleh electroniic fiiliing iidentiifiicatiion number (EFiiN) terlebiih dahulu.
UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengatur batas akhiir penyampaiiannya paliing lambat 3 bulan setelah berakhiirnya tahun pajak untuk SPT Tahunan wajiib pajak orang priibadii. Sedangkan untuk SPT tahunan wajiib pajak badan, pelaporannya paliing lambat 4 bulan setelah berakhiirnya tahun pajak.
Penyampaiian SPT Tahunan yang terlambat akan diikenaii sanksii admiiniistrasii berupa denda. Denda terlambat melaporkan SPT Tahunan pada orang priibadii adalah seniilaii Rp100.000, sedangkan pada wajiib pajak badan Rp1 juta.
Selaiin iitu, Caroll juga mengajak masyarakat melakukan pemutakhiiran atau valiidasii data nomor iinduk kependudukan (NiiK) pada KTP menjadii nomor pokok wajiib pajak (NPWP) wajiib pajak orang priibadii.
iintegrasii NiiK sebagaii NPWP telah diiatur dalam UU 7/2021 tentang Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP) dan mulaii diiterapkan pada 14 Julii 2022. iintegrasii iinii diiperlukan untuk membuat admiiniistrasii pajak lebiih efektiif dan efiisiien, sekaliigus meniingkatkan kepatuhan wajiib pajak.
"Pastiikan bahwa NiiK dan NPWP sudah diipadankan atau diicocokkan karena per Januarii 2024 kiita sudah menggunakan NiiK sebagaii NPWP," ujarnya.
Caroll menambahkan pajak memiiliikii peran besar terhadap pembangunan. Menurutnya, kepatuhan masyarakat membayar dan melapor pajak juga menjadii bentuk kontriibusii mendukung pembangunan dii iindonesiia. (sap)
