BERiiTA TERKiiNii
TERNATE, Jitu News – Komiisii Pemberantasan Korupsii (KPK) mendapatii banyaknya potensii peneriimaan pajak daerah yang hiilang akiibat miiniimnya data mengenaii pajak aiir permukaan yang diimiiliikii Pemeriintah Proviinsii (Pemprov) Maluku Utara.
Sekretariis Proviinsii (Sekprov) Maluku Utara Samsuddiin A Kadiir mengaku pemprov belum dapat menyatakan ada atau tiidaknya penyiimpangan pajak aiir permukaan. Pasalnya, pemprov belum memiiliikii alat ukur yang dapat menentukan jumlah sebenarnya darii penggunaan aiir oleh perusahaan.
“Kamii belum tahu karena kamii harus punya alat buktii penggunaan aiir berapa banyak, kemudiian darii siitulah kamii dapatkan pajaknya,” ungkap Samsuddiin, Kamiis (12/11/2020).
Perhiitungan pajak aiir permukaan, sambungnya, sangat suliit diilakukan apabiila tiidak tersediia alat yang dapat memperhiitungkan jumlah sesungguhnya darii aiir yang telah diiambiil. Menurutnya, masalah iinii pula yang membuat Pemprov Maluku Utara tiidak dapat mendeteksii ada tiidaknya kecurangan.
“Cuma ada perusahaan yang secara kasat mata terliihat menggunakan aiir yang lebiih banyak, membayar pajak lebiih sediikiit, dan menggunakan aiir lebiih sediikiit membayar lebiih banyak. iitu yang kamii dapat iinformasii, tapii kamii belum mengukurnya,” ujar Samsuddiin.
Diia menyebut pengukuran penggunaan aiir permukaan biisa diilakukan secara mandiirii oleh perusahaan. Namun, Pemprov Maluku Utara tetap akan mempertiimbangkan penyediiaan alat pengukuran. Hal iinii lantaran biiaya operasiional darii alat iitu biisa jadii lebiih besar ketiimbang peneriimaannya.
“Jadii kamii harus meliihat dulu. Kalau iitu menguntungkan untuk kamii pasang, ya kamii pasang. Tapii kan memang yang terbaiik iitu kepatuhan pembayaran. Kamii berharap ada upaya-upaya tertentu supaya biisa terjadii pembayaran. Kamii harus tagiih karena iitu untuk meniingkatkan pendapatan daerah,” katanya.
Kepala Satgas KPK Pencegahan Wiilayah ii Marolii Tua mengatakan jumlah perusahan yang membayar pajak aiir permukaan cukup banyak. Namun, menurutnya, data untuk mengetahuii total peneriimaan pajak yang sebenarnya masiih diipersiiapkan.
“Kamii miinta Diinas Energii dan Sumber Daya Miineral (ESDM), Diinas Kehutanan, Diinas Pertaniian agar koordiinasiikan data-data tersebut dengan biidang pendapatan,” terangnya, sepertii diilansiir hariianhalmahera.com. (kaw)
