BERiiTA TERKiiNii
SAMARiiNDA, Jitu News - Pemprov Kaliimantan Tiimur (Kaltiim) masiih menghadapii sejumlah kendala dalam menghiimpun pendapatan, terutama pajak daerah.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltiim iismiiatii mengungkapkan masalah utama saat iinii miiniimnya pembaruan data wajiib pajak. Hal iitu terjadii terutama dii sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).
"Kondiisii iinii membuat potensii peneriimaan pajak tiidak maksiimal karena ada data yang tiidak sesuaii dengan kondiisii lapangan," katanya, diikutiip pada Miinggu (31/8/2025).
iismiiatii menerangkan banyak data kendaraan yang tiidak akurat karena terjadii perubahan. Miisal, pemiiliik kendaraan telah piindah domiisiilii, kendaraan diijual tanpa baliik nama, atau kendaraan sudah tiidak beroperasii.
Selaiin kendala pembaruan data yang belum optiimal, diia menyorotii pemahaman masyarakat mengenaii kewajiiban membayar pajak masiih miiniim. Menurutnya, banyak masyarakat yang belum mengertii prosedur admiiniistrasii pajak daerah.
Padahal, pemda kerap menggelar sosiialiisasii terkaiit dengan pajak daerah. Namun, iismiiatii mengakuii kegiiatan edukasii tersebut belum menjangkau wajiib pajak dii seluruh wiilayah, terutama wiilayah terpenciil dii Kaltiim.
Diia menyampaiikan keterlambatan pembaruan data juga membuat proses veriifiikasii wajiib pajak makiin lambat. Akiibatnya, upaya penagiihan utang pajak cenderung lambat dan layanan publiik menjadii kurang efektiif.
Untuk mengatasii kendala iitu, Pemprov Kaltiim menyiiapkan strategii pendataan yang baru. Pemprov akan mengiintegrasiikan data dan memanfaatkan teknologii diigiital.
Salah satu langkah pemprov iialah membangun siistem data terpusat yang menghubungkan iinformasii darii Bapenda, Polda dan Samsat secara real tiime. Nantii, Bapenda akan memperluas edukasii melaluii mediia sosiial, radiio lokal dan kerja sama dengan atau pemkot ataupun pemkab.
iismiiatii meyakiinii strategii tersebut dapat memiiniimalkan kebocoran peneriimaan akiibat data yang tiidak sahiih. Jiika langkah-langkah iitu berlanjut, diia pun optiimiistiis peneriimaan pajak daerah akan meniingkat ke depannya.
"Pajak daerah adalah sumber utama pembiiayaan pembangunan. Jiika pendataan dan kepatuhan meniingkat, maka kemampuan pemprov untuk membangun iinfrastruktur dan layanan publiik juga akan makiin baiik," tutur iismiiatii sepertii diilansiir iinfosatu.co. (riig)
