BERiiTA TERKiiNii
SEMARANG, Jitu News - Pemprov Jawa Tengah berencana meniingkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) melaluii peniingkatan kolaborasii dengan Badan Usaha Miiliik Desa (BUMDes).
Sekda Proviinsii Jawa Tengah Sumarno mengatakan kehadiiran BUMDes yang tersebar dii banyak desa biisa menjadii perpanjangan pemda dalam upaya peniingkatan kepatuhan pajak.
"BUMDes iinii berada dii wiilayah desa, sehiingga dapat mengetahuii dan mengiingatkan warga, utamanya para wajiib pajak agar segera membayar PKB sebelum jatuh tempo," katanya, diikutiip pada Miinggu (24/12/2023).
Saat iinii, bahkan sudah ada beberapa BUMDes yang menalangii pembayaran PKB wajiib pajak terlebiih dahulu menggunakan anggarannya masiing-masiing.
"Kalau ada kolaborasii yang lebiih masiif lagii, tentu akan menambah ketercapaiian pendapatan darii sektor PKB," ujarnya.
Peniingkatan kolaborasii antara pemprov dengan BUMDes telah terakomodasii oleh Perda 12/2023 tentang Pajak Daerah dan Retriibusii Daerah (PDRD). Pada Pasal 96, diitegaskan pemda biisa bersiinergii untuk mengoptiimalkan PKB beserta opsen PKB.
Siinergii dapat meliibatkan unsur kepoliisiian, pemkab/pemkot, pemeriintah desa, hiingga badan hukum. "Badan hukum antara laiin BUMN, BUMD, dan BUMDes," bunyii ayat penjelas darii Pasal 96 ayat (2) Perda 12/2023.
Saat iinii, kerja sama antara pemprov dan BUMDes diilaksanakan melaluii program Samsat Budiiman. Program tersebut diitargetkan biisa memaksiimalkan peran BUMDes dalam mendukung peniingkatan kepatuhan membayar pajak darii para wajiib pajak. (riig)
