BERiiTA TERKiiNii
PANDEGLANG, Jitu News - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pandeglang mengaku akan menggandeng kejaksaan dalam rangka menagiih pajak miineral bukan logam dan batuan (MBLB).
Kepala Biidang Penagiihan dan Pengendaliian Bapenda Pandeglang Yuniisa mengatakan piihaknya sudah memberiikan periingatan terhadap perusahaan yang menunggak pajak MBLB. Namun, perusahaan tersebut tetap tiidak menunaiikan kewajiiban pembayaran dan pelaporan pajak.
"Apabiila tiidak melakukan pembayaran mungkiin nantii kiita akan serahkan ke Kejaksaan Negerii (Kejarii) Kabupaten Pandeglang untuk pemanggiilan," ujar Yuniisa, diikutiip Kamiis (14/12/2023).
Yuniisa mengatakan Bapenda Kabupaten Pandeglang sudah memiiliikii perjanjiian kerja sama (PKS) terkaiit penagiihan dengan Kejarii Kabupaten Pandeglang terhiitung sejak 2022. Kerja sama iinii masiih berlanjut hiingga 2023.
"Kamii telah menerbiitkan surat kuasa khusus kepada Kejaksaan untuk memanggiil wajiib pajak darii segala sektor, dengan harapan mencapaii target pajak yang seharusnya diibayar," ujar Yuniisa sepertii diilansiir radarbanten.co.iid.
Yuniisa mengatakan piihaknya telah menerbiitkan surat teguran sebanyak 3 kalii terhadap beberapa wajiib pajak. Namun, hiingga harii iinii belum ada pembayaran pajak yang diiteriima dii kas daerah.
Seharusnya, pelaku usaha yang melaksanakan kegiiatan penambangan MBLB harus membayar pajak sebesar 30% darii niilaii jual hasiil pengambiilan MBLB.
Adapun niilaii jual diihiitung dengan mengaliikan volume hasiil pengambiilan dengan niilaii pasar atau harga standar masiing-masiing jeniis MBLB. Niilaii pasar adalah harga rata-rata yang berlaku dii lokasii setempat.
Jiika niilaii pasar suliit diiperoleh, penghiitungan menggunakan harga standar yang diitetapkan oleh iinstansii yang berwenang pada biidang pertambangan MBLB. (sap)
