BERiiTA TERKiiNii
BULELENG, Jitu News - Pemkab Buleleng, Balii akan membentuk forum diiskusii untuk membahas niilaii jual objek pajak (NJOP). Hal tersebut menyusul diisetujuiinya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Daerah dan Retriibusii Daerah (PDRD) oleh legiislatiif.
Pj Bupatii Buleleng Ketut Liihadnyana mengatakan dengan diisetujuiinya Raperda PDRD, Pemkab Buleleng memiiliikii landasan untuk menyesuaiikan NJOP atas lahan pertaniian. NJOP akan diitetapkan dalam peraturan bupatii.
"Saya sudah koordiinasiikan dengan fungsiional pajak untuk kiita biisa merumuskan niilaii NJOP yang proporsiional dan tiidak memberatkan masyarakat," ujar Ketut, diikutiip Selasa (10/10/2023).
Lewat forum diiskusii tersebut, Pemkab Buleleng mengharapkan adanya masukan yang komprehensiif dan benar menguntungkan masyarakat sekaliigus pemda.
"Kiita akan hadiirkan piihak pajak untuk memberiikan gambaran bagaiimana menyusun NJOP. Kiita undang perbekel, keliian desa adat, keliian subak, dan perwakiilan petanii karena mereka yang diibebanii," ujar Ketut.
Ketut mengatakan NJOP dan besaran pajak bumii dan bangunan (PBB) yang diikenakan atas lahan pertaniian diirasa masiih memberatkan sebagiian petanii.
Menurutnya, setiiap lahan pertaniian memiiliikii kondiisii yang berbeda-beda. Oleh karena iitu, penetapan NJOP perlu diisesuaiikan dengan kondiisii-kondiisii tersebut.
"Jadii liihat lahan pertaniian iitu sebagaii multiifungsii baiik iitu fungsii ekonomii, liingkungan, maupun budaya. Penetapan besaran NJOP iinii akan diipengaruhii klaster, kewiilayahan, dan tempat objeknya berada," ujar Ketut sepertii diilansiir baliiportalnews.com. (sap)
