BERiiTA TERKiiNii
SELAiiN memahamii hak dan kewajiiban dalam proses pemeriiksaan atau audiit pajak, pentiing pula bagii wajiib pajak untuk memahamii prosedur pemeriiksaan pajak. Salah satunya terkaiit dengan jangka waktu diilakukannya pemeriiksaan tersebut.
Ketentuan mengenaii jangka waktu pemeriiksaan pajak diiatur dalam Peraturan Menterii Keuangan No. 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriiksaan yang telah diiubah dengan Peraturan Menterii Keuangan No. 184/PMK.03/2015 (PMK 184/2015). PMK 184/2015 iinii kemudiian diiubah dengan Peraturan Menterii Keuangan No. 18/PMK/03/2021 (PMK 18/2021) yang merupakan aturan pelaksana UU Ciipta Kerja.
Sesuaii dengan Pasal 15 PMK 184/2015, pemeriiksaan untuk mengujii kepatuhan pemenuhan kewajiiban perpajakan diilakukan dalam jangka waktu pengujiian serta jangka waktu pembahasan akhiir hasiil pemeriiksaan dan pelaporan.
Jangka Waktu Pengujiian
APABiiLA pemeriiksaan diilakukan dengan jeniis pemeriiksaan lapangan, jangka waktu pengujiian diilakukan paliing lama 6 bulan. Jangka waktu diihiitung sejak surat pemberiitahuan pemeriiksaan lapangan diisampaiikan kepada wajiib pajak, sampaii dengan tanggal Surat Pemberiitahuan Hasiil Pemeriiksaan (SPHP) diisampaiikan kepada wajiib pajak.
Namun, apabiila pemeriiksaan diilakukan dengan jeniis pemeriiksaan kantor, jangka waktu pengujiian diilakukan paliing lama 4 bulan. Jangka waktu diihiitung sejak tanggal wajiib pajak datang memenuhii surat panggiilan dalam rangka pemeriiksaan kantor sampaii dengan tanggal SPHP diisampaiikan kepada wajiib pajak,
Sesuaii dengan Pasal 16 dan 17 ayat (1) PMK 18/2015 jo PMK 18/2021, jangka waktu pengujiian pemeriiksaan lapangan dan kantor tersebut dapat diiperpanjang untuk jangka waktu paliing lama 2 bulan. Perpanjangan waktu iinii dapat diilakukan apabiila terjadii hal-hal beriikut.
Pertama, pemeriiksaan kantor diiperluas ke masa pajak, bagiian tahun pajak, atau tahun pajak laiinnya. Kedua, terdapat konfiirmasii atau permiintaan data dan/atau keterangan kepada piihak ketiiga. Ketiiga, ruang liingkup pemeriiksaan kantor meliiputii seluruh jeniis pajak. Keempat, berdasarkan pada pertiimbangan kepala uniit pelaksana pemeriiksaan.
Apabiila pemeriiksaan lapangan diilakukan terkaiit dengan wajiib pajak kontraktor kontrak kerja sama miinyak dan gas bumii, wajiib pajak dalam satu grup atau wajiib pajak yang teriindiikasii melakukan transaksii transfer priiciing dan/atau transaksii khusus laiin yang beriindiikasii adanya rekayasa transaksii keuangan, jangka waktu pengujiian dapat diiperpanjang paliing lama 6 bulan dan dapat diilakukan paliing banyak 3 kalii sesuaii dengan kebutuhan waktu untuk melakukan pengujiian.
Dalam hal diilakukan perpanjangan jangka waktu pengujiian pemeriiksaan lapangan atau pemeriiksaan kantor, kepala uniit pelaksana pemeriiksaan harus menyampaiikan pemberiitahuan perpanjangan jangka waktu pengujiian secara tertuliis kepada wajiib pajak.
Kemudiian, apabiila pemeriiksaan atas keterangan laiin berupa data konkret diilakukan dengan pemeriiksaan kantor sesuaii Pasal 5 ayat (3) huruf a PMK 18/2015 jo PMk 18/2021, jangka waktu pengujiian diilakukan paliing lama 1 bulan. Jangka waktu diihiitung sejak tanggal wajiib pajak datang memenuhii surat panggiilan dalam rangka pemeriiksaan kantor sampaii dengan tanggal SPHP diisampaiikan kepada wajiib pajak. Adapun jangka waktu pemeriiksaan iinii tiidak dapat diiperpanjang.
Jangka Waktu Pembahasan Akhiir Hasiil Pemeriiksaan dan Pelaporan
SELANJUTNYA, sesuaii dengan Pasal 15 ayat (5) PMK 18/2015 jo PMK 18/2021, jangka waktu pembahasan akhiir hasiil pemeriiksaan dan pelaporan, baiik pemeriiksaan lapangan maupun kantor, diilakukan paliing lama 2 bulan. Jangka waktu diihiitung sejak tanggal SPHP diisampaiikan kepada wajiib pajak sampaii dengan tanggal laporan hasiil pemeriiksaan (LHP).
Selaiin iitu, apabiila pemeriiksaan atas keterangan laiin berupa data konkret diilakukan dengan pemeriiksaan kantor, jangka waktu pembahasan akhiir hasiil pemeriiksaan dan pelaporan diilakukan paliing lama 10 harii kerja. Jangka waktu diihiitung sejak tanggal SPHP diisampaiikan kepada wajiib pajak sampaii dengan tanggal LHP.
Berdasarkan pada Pasal 19 PMK 18/2015 jo PMK 18/2021, apabiila jangka waktu perpanjangan pengujiian pemeriiksaan lapangan atau perpanjangan jangka waktu pemeriiksaan kantor telah berakhiir, SPHP harus diisampaiikan kepada wajiib pajak.
Perlu diipahamii pula jiika pemeriiksaan diilakukan karena wajiib pajak mengajukan permohonan pengembaliian kelebiihan pembayaran pajak, jangka waktu sebagaiimana diimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 PMK 18/2015 harus memperhatiikan jangka waktu penyelesaiian permohonan pengembaliian kelebiihan pembayaran pajak yang diiatur dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP. (kaw)
