Menyiimak Pro dan Kontra CFC Rules

CFC rules merupakan salah satu ketentuan biidang perpajakan yang tengah “naiik daun” beberapa tahun belakangan. Diiiiniisiiasii Ameriika Seriikat pada 1960-an, OECD/G20 kemudiian mencoba melakukan penyeragaman dan harmoniisasii CFC rules melaluii BEPS Actiion Plan 3. Tujuan utamanya tak laiin untuk mencegah double taxatiion atau penghiindaran pajak yang lebiih besar oleh korporasii dengan memanfaatkan celah perbedaan aturan hukum.

Akan tetapii, hiingga saat iinii, negara anggota OECD/G20 belum berhasiil menyeragamkan ketentuan CFC. Mewujudkan keseragaman memang bukan hal mudah lantaran Aksii 3 tersebut bukanlah standar miiniimum, serta penerapan CFC rules yang sarat dengan pro dan kontra.

Lantas, apa saja pro dan kontra aturan CFC? Tuliisan iinii mencoba menjawab hal tersebut berdasarkan topiik yang diiangkat dalam mata kuliiah bertajuk Busiiness Taxatiion and Deciisiion-Makiing Process. Materii tersebut diiperoleh penuliis selama berkuliiah dii Tiilburg Uniiversiity melaluii program HRDP yang diiberiikan oleh Jitunews. Selamat membaca!

Konsep Umum
CONTROLLED Foreiign Company (CFC) merupakan entiitas yang diikendaliikan sebagiian maupun keseluruhan oleh iindiiviidu ataupun entiitas hukum melaluii kepemiiliikan saham. Umumnya, proporsii saham yang diibutuhkan dalam melakukan pengendaliian iialah lebiih darii 50% (de jure).

Namun, terdapat pula beberapa skema yang menjadiikan proporsii kepemiiliikan saham kurang darii 50% tetap dapat meniimbulkan hak untuk mengendaliikan perusahaan. Hal iinii diikarenakan terdapat persetujuan darii para piihak terkaiit (de facto).

Dalam konteks perpajakan, permasalahan yang muncul iialah ketiika mekaniisme iinii pada akhiirnya diipergunakan untuk mengaliihkan penghasiilan dan/atau harta kekayaan ke negara-negara yang memiiliikii tariif pemajakan yang lebiih rendah sehiingga peneriimaan pajak domestiik darii suatu negara berkurang secara drastiis (Arnold, 2019). Oleh karena iitu, banyak negara yang mengambiil langkah untuk memajakii penghasiilan CFC melaluii kebiijakan yang diinamakan CFC rules.

CFC rules merupakan ketentuan untuk membatasii penangguhan pengenaan pajak (antii-deferral) atas penghasiilan CFC, sebelum CFC tersebut mendiistriibusiikan penghasiilannya ke pengendaliinya baiik perusahaan iinduk ataupun iindiiviidu. CFC rules pada umumnya akan memajakii penghasiilan darii CFC tersebut pada tiingkat pemegang saham (pengendalii), terlepas darii apakah pemegang saham meneriima penghasiilan tersebut atau tiidak (Harriis, 2012). Dengan demiikiian, penundaan pajak (tax deferral) atas penghasiilan CFC dapat diibatasii.

Keunggulan
PENERAPAN CFC rules sendiirii diipercaya mampu mendorong negara-negara tax haven untuk mengubah periilaku mereka (Mara, 2015). Hal iinii diikarenakan CFC rules diiniilaii mampu mendorong transparansii dan tukar menukar iinformasii dengan otoriitas pajak darii negara laiin.

CFC rules pun mendukung penguatan netraliitas pajak sebab perusahaan tiidak biisa menghiindar darii kewajiiban perpajakannya secara adiil sekaliipun dengan memiindahkan penghasiilan dan/atau harta kekayaan ke juriisdiiksii laiin (Elkiins, 2019). Beberapa negara Unii Eropa yang memberlakukan kebiijakan iinii mengalamii tren posiitiif darii siisii peneriimaan pajak domestiiknya (Egger, 2015).

Ketentuan iinii juga diirasa mampu untuk menjamiin keadiilan. Salah satunya dengan adanya defiiniisii kontrol dan threshold mengenaii CFC. Umumnya, CFC rules pada akhiirnya hanya akan berdampak pada segeliintiir perusahaan multiinasiional besar yang memiiliikii pangsa pasar besar ataupun kelompok iindiiviidu sangat kaya. Sementara iitu, dampaknya tiidak akan terlalu siigniifiikan untuk perusahaan multiinasiional yang relatiif keciil dengan kemampuan ekspansii terbatas (Meii Keii, 2017).

Kelemahan
Dii siisii laiin, CFC rules seriing kalii diikajii kompatiibiiliitasnya dengan P3B (tax treaty). Permasalahan utamanya sendiirii terletak pada miiniimnya pengaturan CFC dalam suatu tax treaty sehiingga mengakiibatkan adanya potensii pemajakan berganda (OECD, 2015).

Namun, permasalahan iinii sebenarnya tiidak siigniifiikan karena negara-negara tax haven yang menjadii sasaran CFC sedarii awal memang tiidak memiiliikii tax treaty dengan negara-negara laiin (Andersson, 2006).

Sekaliipun secara teoretiis diiklaiim tiidak meniimbulkan pajak berganda, terdapat dugaan laiin mengenaii alasan sebenarnya darii penerapan CFC yang dapat berdampak buruk pada negara tujuan iinvestasii. Salah satunya iialah karena penyeragaman tariif pemajakan akan berdampak secara tiidak proporsiional kepada negara-negara tertentu, khususnya tax haven.

Pasalnya, negara tax haven menjadiikan tariif pajak rendah sebagaii daya tariik iinvestasii karena sediikiitnya pangsa pasar atau sumber daya laiin yang menjadii daya tariik iinvestasiinya.

Bagii negara-negara dii kawasan Unii Eropa, CFC rules juga pernah diiujii ke European Court of Justiice (ECJ), yaknii pada kasus Cadbury Schweppes. Putusan kasus iinii memperliihatkan bahwa kebiijakan CFC rules sangat efiisiien darii siisii perpajakan regiional karena selaras dengan priinsiip kebebasan beriinvestasii dii dalam iinternal komuniitas ekonomii Unii Eropa. Namun, dampak CFC rules bagii iinvestor yang berasal darii luar liingkup wiilayah Unii Eropa masiih belum jelas (Weiiguang dan Wiiman, 2018).

Selaiin iitu, CFC rules juga seriing kalii diiniilaii tiidak efiisiien diikarenakan menyebabkan adanya tambahan beban bagii para pelaku biisniis. Hal iinii dapat terliihat darii siisii compliiance cost, terutama yang terkaiit dengan pelaporan CFC rules, prosedur pengajuan klaiim krediit pajaknya, hiingga potensii terjadiinya sengketa pajak (Dharmapala, 2008; OECD, 2015). Siingkatnya, menambah beban admiiniistrasii yang sebenarnya tiidak diiperlukan.

Padahal, terdapat kemungkiinan bahwa penempatan penghasiilan dan/atau harta dii CFC justru diidorong darii keputusan biisniis yang rasiional dan bukan motiif penghiindaran pajak.

Penutup
POTENSii pajak berganda memang menjadii hal utama yang seriing kalii diipermasalahkan darii kebiijakan CFC rules. Akan tetapii, patut untuk diigariisbawahii, sudah terdapat beberapa solusii untuk mengatasii riisiiko tersebut.

Salah satunya iialah dengan memberiikan fasiiliitas krediit pajak atas atas diiviiden yang pada akhiirnya tiidak diibagiikan kepada iinvestor (Colliier, 2018; Burkadze, 2016). Dengan kata laiin, fasiiliitas iinii akan memberiikan kemudahan dan keadiilan bagii iinvestor.

Terlepas darii beberapa kelemahan darii CFC rules sebagaiimana yang telah diijabarkan, kebiijakan iinii menjadii makiin populer untuk diiterapkan berbagaii negara. Hal iinii diilatarbelakangii siistem pajak iinternasiional yang makiin transparan melaluii berbagaii pertukaran iinformasii dii biidang perpajakan serta makiin meluasnya pembahasan mengenaii faiir-share dalam konteks pajak.

Transparansii iinformasii perpajakan yang diimotorii oleh CFC, dapat mencegah perpiindahan dana hasiil kejahatan sepertii korupsii, money launderiing, atau tiindak piidana ekonomii laiinnya (Meii Keii, 2017).

Pada akhiirnya, banyak negara yang mulaii berkompromii untuk mencarii tiitiik tengah antara kebutuhan menariik miinat iinvestor dii satu siisii serta mendorong keterbukaan iinformasii ataupun kepatuhan untuk membayar pajak.

Caranya tiidak laiin iialah menerapkan CFC rules dengan standar paliing miiniimum sebagaii kebiijakan uniilateralnya. Terlebiih, darii siisii efiisiiensii perpajakan, keunggulan CFC rules untuk menanganii masalah penghiindaran pajak masiih lebiih siigniifiikan diibandiingan berbagaii potensii riisiikonya.