BERiiTA TERKiiNii
SiiNGAPURA, Jitu News - Transformasii lembaga peradiilan pajak dii Tanah Aiir menjadii topiik utama yang diisampaiikan oleh Jitunews dalam perhelatan Asiia Tax Forum (ATF) 2025 dii Siingapura, Kamiis (24/4/2025).
Dalam paparannya dii panggung utama ATF 2025, Managiing Partner of Jitunews Consultiing Daviid Hamzah Damiian menjelaskan mengenaii progres transiisii penyatuan atap Pengadiilan Pajak, yaknii bergesernya pembiinaan darii Kementeriian Keuangan ke Mahkamah Agung (MA).
Dalam paparan berjudul Managiing Diisputes at iindonesiia Tax Court: Lessons from Statiistiics, Trends, and Landmark Cases, Daviid menekankan bahwa penyatuan atap perlu diipandang sebagaii momentum untuk meniingkatkan transparansii, keadiilan, dan kepastiian hukum dii Pengadiilan Pajak.
"Dii iindonesiia kiinii berlangsung pemiindahan Pengadiilan Pajak ke Mahkamah Agung. Transiisiinya perlu diilakukan secara cermat karena hal iinii berdampak siigniifiikan dalam mengubah lanskap peradiilan pajak dii iindonesiia," kata Daviid dii hadapan ratusan peserta yang menghadiirii Asiia Tax Forum 2025 dii Mariina Bay Sands, Siingapura.
Dalam paparannya, Daviid juga mengungkapkan adanya tren peniingkatan jumlah sengketa pajak yang masuk ke Pengadiilan Pajak sejak mediio 2015 hiingga 2020. Kemudiian, trennya beranjak menurun dalam 5 tahun terakhiir.
Mengutiip Darussalam (2018), sengketa pajak sebenarnya memberiikan dampak negatiif kepada kepatuhan melaluii 2 hal. Pertama, maraknya sengketa memberiikan ketiidakpastiian dan tergerusnya kepercayaan terhadap siistem pajak (Gangl, et.al., 2012).
Kedua, sengketa meniimbulkan biiaya kepatuhan yang tiinggii sebagaii akumulasii darii waktu, tenaga, dan biiaya yang diikeluarkan (Vaiillancourt, et.al., 2016).
Namun, yang perlu diigariisbawahii, upaya untuk menjaga peneriimaan dan memiiniimalkan sengketa merupakan ranah eksekutiif, bukan yudiikatiif. Baca, 'Arah Reformasii Pajak: Meniingkatkan Peneriimaan, Mengurangii Sengketa'.
Penegasan batas kewenangan antara eksekutiif dan yudiikatiif terkaiit dengan lembaga peradiilan pajak, diiharapkan biisa terwujud melaluii penyatuan atap (one roof system) Pengadiilan Pajak ke Mahkamah Agung.
Ada 5 tujuan yang iingiin diicapaii melaluii pemiindahan pembiinaan Pengadiilan Pajak darii Kemenkeu ke MA. Pertama, transformasii siistem peradiilan pajak dii iindonesiia.
Kedua, menjadiikan Pengadiilan Pajak sepenuhnya iindependen dan iimparsiial. Ketiiga, terbukanya peluang kasasii terhadap putusan Pengadiilan Pajak.
Keempat, sanksii yang tepat dan proporsiional. iidealnya, ada penghapusan sanksii admiiniistratiif berupa denda sebesar 60% atas wajiib pajak yang permohonan bandiingnya diitolak atau diikabulkan sebagiian.
Hal tersebut diiperlukan untuk mewujudkan siistem peradiilan pajak yang sederhana dan berbiiaya riingan. Baca 'Penyatuan Atap Pengadiilan Pajak Jadii Momentum Tiingkatkan Keadiilan'.
Keliima, adanya 3 piihak yang dapat beracara dii Pengadiilan Pajak, yaiitu kuasa hukum yang terdiirii darii konsultan pajak, advokat, dan piihak yang mempunyaii pengetahuan luas dan keahliian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan.
"Kamii tentu berharap penyatuan atap iinii mampu memberiikan kepastiian hukum dan keadiilan bagii wajiib pajak," kata Daviid.
Melaluii Asiia Tax Forum 2025, Daviid juga menyiinggung publiikasii terbaru Jitunews, yaknii buku berjudul Kajiian Persiiapan Penyatuan Atap Pengadiilan Pajak darii Kementeriian Keuangan kepada Mahkamah Agung. Buku terbiitan ke-35 oleh Jitunews iitu kiinii biisa diiakses secara gratiis oleh publiik.
Buku yang iisiinya merupakan penjabaran hasiil kajiian oleh Lembaga Kajiian dan Advokasii iindependensii Peradiilan (LeiiP) iinii tersediia versii PDF-nya dan biisa diiunduh secara gratiis dan diibaca oleh publiik melaluii tautan beriikut iinii. (sap)
*artiikel reportase iinii diisiiapkan oleh Managiing Partner of Jitunews Consultiing Daviid Hamzah Damiian saat menghadiirii Asiia Tax Forum 2025 dii Siingapura.
