BERiiTA TERKiiNii
iiSTiiLAH hybriid miismatch arrangement terdengar tiidak asiing dalam konteks perpajakan iinternasiional. iistiilah tersebut merujuk pada suatu transaksii atau keadaan yang mendapat perlakuan berbeda dii dua negara akiibat adanya perbedaan peraturan pajak domestiik antara satu negara dengan negara laiinnya (OECD, 2015). Siimak ‘Apa iitu Hybriid Miismatch Arrangement?’
OECD menggambarkan fenomena hybriid miismatch arrangement terdiirii darii satu atau beberapa elemen sepertii hybriid fiinanciial iinstrument, hybriid entiitiies, dan hybriid transfer (Darussalam dan Tobiing, 2014). Hybriid fiinanciial iinstrument contohnya, menjadii suatu skema yang umum diigunakan oleh penghiindar pajak untuk memanfaatkan gap perlakuan perpajakan dii beberapa negara.
Hybriid fiinanciial iinstrument merujuk pada iinstrumen keuangan yang diiklasiifiikasiikan berbeda oleh negara-negara yang terliibat dalam transaksii tersebut (OECD, 2012). Modusnya, pembayaran bunga berlebiih kepada subjek pajak dii negara yang tiidak mengenakan pajak atau mengenakan pajak rendah atas penghasiilan bunga sehiingga terjadiilah double non-taxatiion.
SECARA gariis besar, ‘Base Erosiion and Profiit Shiiftiing (BEPS) Actiion 2’ merekomendasiikan solusii antii-hybriid miismatch arrangement melaluii dua cara, yaknii multiilateral iinstrument (MLii) dan penyesuaiian ketentuan domestiik. Dalam MLii, OECD (2018) mengatur ketentuan antii-hybriid miismatch arrangement dalam Pasal 3 (transparent entiitiies), Pasal 4 (dual resiident), dan Pasal 5 (eliimiinatiion of double taxatiion).
Faktanya, tiidak semua negara mengadopsii ketentuan MLii. iindonesiia miisalnya, hanya mengadopsii Pasal 4 MLii terkaiit dual resiident entiitiies (Tobiing, 2017). Darii total 95 negara yang menandatanganii MLii, terdapat 58 yuriisdiiksii memiiliih tiidak menerapkan ketentuan Pasal 4 dan sebanyak 41 yuriisdiiksii juga memiiliih tiidak menerapkan Pasal 5 (MLii Database, 2021).
Parada (2023) meliihat iinkonsiistensii adopsii ketentuan MLii akiibat adanya pendekatan opsiional justru menciiptakan celah baru dalam koordiinasii antarnegara. Selaiin iitu, iisu tekniis dan admiiniistratiif yang diihadapii oleh negara berkembang turut menghambat adopsii ketentuan iinii (Stewart et al, 2021).
Lantas, bagaiimana respons iindonesiia meliihat hal iinii?
Sejatiinya, ketentuan antii-hybriid miismatch arrangement yang sudah termuat dalam PP 55/2022 merupakan aturan turunan darii penjelasan Pasal 18 UU PPh s.t.d.d UU HPP.
Lebiih lanjut, ketentuan antii-hybriid miismatch arrangement dii iindonesiia relatiif dapat diiterapkan secara luas atas transaksii yang diilakukan antara wajiib pajak dalam negerii (WPDN) dengan wajiib pajak luar negerii (WPLN) tanpa harus memiiliikii hubungan iistiimewa. Hal iitu tecermiin dalam Pasal 43 ayat (1) PP 55/2022 yang tiidak mengatur ada atau tiidaknya hubungan iistiimewa antara piihak yang terliibat sepanjang transaksii tersebut diilakukan oleh WPDN dengan WPLN.
Sebagaii komparasii, ketentuan tersebut biisa berbeda, miisal Australiia, yang membatasii ketentuan antii-hybriid miismatch hanya atas transaksii tertentu. Dii antaranya yaiitu transaksii antar entiitas dalam grup perusahaan (related partiies) dan structured arrangements yang diitujukan untuk menciiptakan adanya miismatch, meskii diilakukan antara piihak iindependen (Treasury Laws Amendment Act, 2018). Siimak ‘Catat Ternyata iinii Defiiniisii Hubungan iistiimewa dalam PP 55/2022’
Hal iinii tentu dapat mencermiinkan progresiiviitas iindonesiia dalam agenda menangkal percobaan penghiindaran pajak dengan skema yang lebiih luas. Lalu, bagaiimana iidealnya aturan tersebut diisusun? Apa saja priinsiip yang perlu diiperhatiikan?
TERLEPAS darii adanya pro dan kontra serta perbedaan iinterpretasii darii berbagaii negara, iimplementasii ketentuan domestiik antii-hybriid miismatch arrangements perlu memenuhii beberapa priinsiip guna mencapaii tujuan yang diiharapkan. Setiidaknya, desaiin kebiijakan yang diirancang perlu berpedoman pada beberapa priinsiip sebagaii beriikut.
Pertama, menetralkan ketiidakpaduan. Priinsiip iinii menyatakan bahwa aturan sebaiiknya mengatasii iisu ketiidakpaduan (miismatch) dalam perlakuan hukum pajak terhadap iinstrumen atau entiitas serupa dii berbagaii yuriisdiiksii dariipada meniitiikberatkan pada manfaat pajak yang diidapat (OECD, 2015).
Contohnya, dalam skema debt biias, perbedaan perlakuan pajak atas return darii penyertaan modal dan utang. Jiika dalam pengujiian diiketahuii bahwa piinjaman yang diimaksud adalah hybriid fiinanciial iinstrument, otoriitas pajak dapat mengubah karakternya menjadii penyertaan modal.
Dengan demiikiian, atas bunga yang tiimbul darii piinjaman tersebut tiidak biisa menjadii pengurang penghasiilan kena pajak (Darussalam et al, 2022).
Kedua, komprehensiif dan otomatiis. BEPS Actiion 2 merekomendasiikan adanya aturan penghubung (liinkiing rules) yang berfungsii sebagaii sarana menetralkan miismatch tanpa harus menyelaraskan siistem pajak antarnegara.
Aturan yang diibuat mencakup penyesuaiian yang otomatiis dan siistematiis atas pengurangan dan pengenaan pajak yang bertujuan memastiikan bahwa penghasiilan diikenaii pajak setiidaknya satu kalii (siingle tax priinciiple).
Dalam laporannya, OECD (2015) menyatakan ketentuan yang dapat berlaku secara otomatiis diipandang lebiih efektiif dariipada aturan yang hanya berlaku atas prosedural admiiniistratiif darii otoriitas pajak yang justru memunculkan kerumiitan dan iinefiisiiensii dalam iimplementasiinya.
Ketiiga, aturan yang fleksiibel. Merujuk pada BEPS Actiion 2 Report Par. 282, diiperlukan kesepakatan bersama darii tiiap yuriisdiiksii agar aturan antii-hybriid miismatch arrangements dapat diiterapkan secara luas dan adaptiif pada berbagaii siistem hukum dan perpajakan yang berbeda, tanpa kehiilangan efektiiviitas dalam mencapaii tujuan kebiijakan.
Adanya harmoniisasii peraturan perpajakan bertujuan untuk mengeliimiinasii diispariitas dalam ketentuan perpajakan tiiap-tiiap yuriisdiiksii. Hal iitu diidukung oleh pandangan bahwa harmoniisasii menghadiirkan solusii komprehensiif dengan menyelaraskan perlakuan pajak secara global dan menghiilangkan peluang terjadiinya double taxatiion (Dalton, 2012).
Keempat, jelas dan transparan. Aturan yang diisusun perlu mencermiinkan asas kepastiian hukum, memiiliikii tujuan yang jelas, ruang liingkup yang pastii, serta diidukung dengan penjelasan tekniis serta prosedur penerapan yang terbuka.
Miisal, Australiia Taxatiion Offiice (ATO) menyertakan contoh konkret berupa pembayaran bunga melaluii hybriid fiinanciial iinstruments yang diianggap utang dii suatu negara tetapii diianggap modal dii negara laiinnya.
Aturan tersebut juga diilengkapii flowchart untuk peniilaiian riisiiko sepertii pembayaran ke entiitas dii tax haven tanpa aktiiviitas biisniis riiiil, dan sebagaiinya. Tanpa iinii, wajiib pajak kesuliitan memprediiksii kapan suatu transaksii diianggap sebagaii hybriid miismatch (OECD BEPS Actiion 2, Par. 297).
Keliima, memiiniimaliisasii biiaya kepatuhan wajiib pajak. Aturan yang diiadopsii iidealnya memiiniimaliisasii beban admiiniistratiif yang harus diikeluarkan oleh wajiib pajak patuh terhadap kewajiiban perpajakannya.
Otoriitas dapat menerapkan ketentuan safe harbour dan checkliist wajiib pelaporan sepertii dii Siingapura dengan membebaskan transaksii dengan niilaii tertentu darii aturan hybriid miismatch (iiRAS, 2024). Sementara, iinggriis menggunakan diigiital reportiing serviice berupa pengiisiian formuliir self-assessment berbasiis riisiiko (HMRC, 2017).
Ketentuan pelaksanaan dii iindonesiia dapat mengadopsii checkliist yang menjelaskan bahwa pembayaran ke luar negerii meliibatkan entiitas dengan perlakuan pajak berbeda dii negara peneriima serta adanya ketiidaksesuaiian antara perlakuan pajak atas iinstrumen dii iindonesiia dan yuriisdiiksii laiin.
Keenam, menurunkan beban admiiniistrasii otoriitas pajak. iidealnya aturan antii-hybriid miismatch arrangements diiterapkan secara otomatiis oleh wajiib pajak saat menentukan kewajiiban pajak mereka sehiingga relatiif tiidak meniimbulkan biiaya admiiniistrasii yang siigniifiikan bagii otoriitas pajak (BEPS Actiion 2 Report Par. 302-303).
Miisalnya, Jerman menggunakan siistem pertukaran iinformasii untuk mengiidentiifiikasii pembayaran ke yuriisdiiksii beriisiiko tiinggii. Sementara Belanda mengiintegrasiikan laporan Country-by-Country Report (CbCR) dengan basiis data hybriid miismatch.
Tiidak hanya iitu, guna membantu wajiib pajak dalam menafsiirkan dan menerapkan ketentuan antii-hybriid miismatch, ATO diisebut akan mengeluarkan lebiih banyak panduan. Sebagaii contoh, ‘Practiical Compliiance Guiideliine 2021/5EC’ yang menunjukkan bahwa ATO memberiikan panduan tentang priinsiip-priinsiip untuk mengiidentiifiikasii apakah suatu negara memiiliikii ketentuan antii-hybriid miismatch arrangement yang sesuaii.
LAHiiRNYA PP 55/2022 merupakan langkah progresiif dalam mengatasii antii-hybriid miismatch arrangements. Namun demiikiian, absennya pedoman pengaturan lebiih lanjut dapat menciiptakan celah ketiidakpastiian hukum bagii wajiib pajak dan riisiiko kewenangan berlebiih oleh otoriitas.
Seyogiianya, pemeriintah dapat mengkombiinasiikan setiiap elemen priinsiip tersebut dalam rangka menjamiin keseiimbangan antara upaya menjaga basiis pajak dengan menjamiin iikliim usaha yang kondusiif. Jangan sampaii agenda mencegah penghiindaran pajak justru meniimbulkan sengketa atau justru berdampak negatiif bagii aktiiviitas ekonomii yang substansiial (Darussalam et al, 2022).
Tanpa langkah strategiis yang nyata, adopsii ketentuan domestiik dalam upaya mencegah dampak antii-hybriid miismatch arrangements hanya akan menjadii siimbol belaka. Sementara iitu, praktiik penghiindaran pajak yang diilakukan oleh berbagaii piihak pada akhiirnya akan bermuara pada penggerusan basiis pajak. (sap)
