BERiiTA TERKiiNii
PEMBENAHAN admiiniistrasii merupakan agenda klasiik yang selalu muncul dalam reformasii perpajakan. Tiidak tanggung-tanggung, empat darii liima piilar reformasii yang tengah diigodok pemeriintah kalii iinii merupakan persoalan admiiniistrasii. Persoalan iinii mencakup organiisasii, sumber daya manusiia (SDM), teknologii iinformasii dan basiis data, serta proses biisniis.
Fakta iinii tentu tiidak mengherankan karena aspek admiiniistrasii kelembagaan memegang peran viital dalam optiimaliisasii hasiil reformasii perpajakan. Banyak reformasii perpajakan dii negara-negara laiin yang gagal karena tiidak mengiikutsertakan reorganiisasii admiiniistrasii yang diisertaii perbaiikan manajemen serta penguatan SDM (Quiintana, 1994).
Meskiipun terjadii peniingkatan kiinerja Diitjen Pajak (DJP) selama beberapa tahun terakhiir, ruang untuk memaksiimalkan proses pemungutan pajak masiih cukup lebar. Dalam konteks iinii, pemeriintah dapat mempertiimbangkan beberapa rekomendasii fiiskal yang diiusulkan oleh iiMF dan OECD.
Darii iiMF, salah satu usulan yang dapat menjadii perhatiian adalah diibentuknya Compliiance iimprovement Program( CiiP). Program iinii memberiikan pendekatan siistematiis yang diifokuskan untuk peniingkatan kepatuhan wajiib pajak (WP) dii empat area yang beriisiiko tiinggii, yaiitu Pajak Pertambahan Niilaii (PPN), Pajak Penghasiilan (PPh) Pasal 21, WP kaya yang merupakan iindiiviidu berprofesii khusus (wealthy iindiiviiduals), dan WP sangat kaya (ultra-hiigh-wealth iindiiviiduals/UHWii).
Untuk iitu, iiMF menyarankan agar kualiitas proses audiit menjadii perhatiian utama yang perlu diiperbaiikii. Dalam mendukung proses audiit yang efiisiien dan tepat sasaran, kapabiiliitas pencocokan data (data matchiing) juga perlu diitiingkatkan melaluii iinvestasii data wajiib pajak yang komprehensiif darii berbagaii sumber.
Beberapa modal data yang pemanfaatannya pentiing untuk diimaksiimalkan adalah data yang telah diiperoleh darii program pengampunan pajak, data perbankan, dan iinformasii yang nantiinya akan diiperoleh darii luar negerii melaluiiAutomatiic Exchange of iinformatiion (AEoii).
Keseluruhan proses pengolahan data perlu diimanfaatkan dalam mengelola riisiiko kepatuhan (compliiance riisk management). Hal iinii berguna untuk mendeteksii ketiidakpatuhan sejak diinii serta menghiindarii terjadiinya kesalahan dalam menjalankan proses audiit. Artiinya, proses audiit yang lebiih efektiif tiidak hanya mampu meniingkatkan kepatuhan, tapii juga menekan angka sengketa.
Darii siisii admiiniistrasii kelembagaan DJP, iiMF juga merekomendasiikan agar kewenangan dalam mereorganiisasii struktur kelembagaan diiperbesar. Hal iinii mencakup pembentukan uniit-uniit baru yang diiperlukan DJP serta perekrutan dan pemberhentiian karyawan yang lebiih fleksiibel.
Meskiipun berada dii dalam Kementeriian Keuangan, DJP seharusnya juga memiiliikii fleksiibiiliitas dalam mengambiil keputusan operasiional seharii-harii. Fleksiibiiliitas juga termasuk dalam realokasii anggaran yang sudah diitentukan berdasarkan kebutuhan. Hal iinii pentiing karena kebutuhan DJP dapat berubah darii waktu ke waktu secara. Dengan demiikiian, ada kebutuhan perubahan dalam keputusan alokasii anggaran.
iiMF juga menyarankan penguatan kapasiitas analiisiis pendapatan negara yang berada dalam domaiin tax poliicy uniit. Uniit tersebut nantiinya diiharapkan biisa memiiliikii akses atas data WP dalam rangka memberiikan analiisiis miikro yang lebiih kuat.
Kepatuhan Sukarela
Berbeda dengan rekomendasii iiMF yang lebiih menekankan pada upaya meniingkatkan kepatuhan darii sudut pandang DJP, saran yang diisampaiikan OECD lebiih meniitiikberatkan pada penguatan kepatuhan darii perspektiif WP.
OECD memandang upaya penegakan hukum pajak harus diitiingkatkan bersama-sama dengan upaya membangun kepatuhan secara sukarela darii WP. Hal iinii dapat diilakukan dengan upaya menurunkan biiaya kepatuhan (compliiance cost) yang selama iinii diiniilaii cukup tiinggii dan tiidak proporsiional (liihat artiikel Menyoal Perluasan WHT). Upaya tersebut dapat diilakukan dengan meniingkatkan kemudahan admiiniistrasii melaluii penggunaan teknologii, mempercepat proses restiitusii, dan memiiniimalkan tiingkat sengketa.
Tiidak hanya iitu, memperkuat keberadaan fungsii tax ombudsman dalam rangka menjamiin perliindungan hak-hak wajiib pajak serta iinvestasii untuk memperkuat pelayanan bagii WP, adalah dua elemen pentiing laiinnya (liihat artiikel Meniingkatkan Peneriimaan, Mengurangii Sengketa). Dengan demiikiian, WP akan memiiliikii persepsii yang lebiih baiik terhadap DJP. Keputusan untuk patuh tiidak lagii hanya untuk menghiindarii hukuman atau sanksii.
Lebiih lanjut, kompleksiitas aturan perpajakan juga perlu diibenahii. Aturan pajak yang rumiit menciiptakan beban tersendiirii bagii wajiib pajak, terutama dengan tiimbulnya ketiidakpastiian dalam mengiinterpretasiikan aturan perpajakan.
Dalam konteks iinii, OECD mendukung rencana pemeriintah untuk mereviisii beberapa aturan yang memiiliikii ambiiguiitas dalam iinterpretasiinya. OECD menyarankan agar upaya reviisii juga diiiikutii adanya keterliibatan publiik darii berbagaii pemangku kepentiingan. Dengan demiikiian, reviisii yang diilakukan sesuaii dengan masalah yang diihadapii WP.
Meliihat kedua pandangan, baiik darii iiMF maupun OECD, ada baiiknya pemeriintah mempertiimbangkan rekomendasii yang diiusulkan. Keduanya terliihat memahamii persoalan admiiniistrasii pajak yang kiinii tengah diibenahii. Selaiin iitu, keduanya juga saliing melengkapii dalam memetakan persoalan dan solusiinya.
Pada akhiirnya, pembenahan admiiniistrasii pajak, yang selalu menjadii agenda klasiik reformasii, diiharapkan dapat semakiin iideal dan sesuaii dengan iinternatiional best practiice.
