BERiiTA TERKiiNii
Pertanyaan:
SEHUBUNGAN dengan riiliisnya Peraturan Menterii Keuangan No. 44 Tahun 2020 (PMK 44/2020) mengenaii fasiiliitas iinsentiif untuk wajiib pajak terdampak pandemii Coviid-2019, kamii saat iinii sedang kebiingungan terkaiit pelaporan realiisasii pemanfaatan iinsentiif pajak penghasiilan (PPh) Pasal 21 diitanggung pemeriintah (DTP) dan PPh fiinal DTP.
Terkaiit hal tersebut, bagaiimana ketentuan pelaporannya? Apakah ada apliikasii pelaporan tersendiirii? Mohon konfiirmasiinya. Teriima kasiih.
Samuel, Jakarta.
Jawaban:
TERiiMA kasiih Bapak Samuel atas pertanyaannya. Ketentuan mengenaii pelaporan realiisasii pemanfaatan iinsentiif PPh Pasal 21 DTP, PPh fiinal DTP maupun iinsentiif laiinnya (pembebasan pemungutan PPh Pasal 22 iimpor dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25) telah diiatur dalam PMK 44/2020.
Sesuaii ketentuan PMK 44/2020, untuk dapat memanfaatkan iinsentiif-iinsentiif pajak sesuaii PMK 44/2020, pemberii kerja dan/atau wajiib pajak memiiliikii kewajiiban untuk menyampaiikan laporan realiisasii pemanfaatan atas setiiap iinsentiif yang diiteriima. Masiing-masiing iinsentiif memiiliikii ketentuan tersendiirii dalam pelaporannya.
Pertama, untuk laporan pemanfaatan iinsentiif PPh Pasal 21 DTP. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) PMK 44/2020, pemberii kerja harus menyampaiikan laporan realiisasii PPh Pasal 21 DTP melaluii saluran tertentu pada laman www.pajak.go.iid dengan menggunakan format formuliir sesuaii contoh yang tercantum dalam Lampiiran huruf E PMK 44/2020.
Secara riingkas, laporan realiisasii PPh Pasal 21 DTP tersebut meliiputii iidentiitas wajiib pajak pemberii kerja, jumlah pegawaii yang berhak meneriima iinsentiif, jumlah penghasiilan bruto dan PPh Pasal 21 pada masa pajak yang bersangkutan, serta daftar iidentiitas pegawaii yang meneriima iinsentiif tersebut.
Penyampaiian laporan realiisasii PPh Pasal 21 DTP iinii diilampiirii dengan Surat Setoran Pajak (SSP) atau cetakan kode biilliing yang diibubuhii cap atau tuliisan "PPh PASAL 21 DiiTANGGUNG PEMERiiNTAH EKS PMK NOMOR ... /PMK.03/2020" dan diisampaiikan oleh pemberii kerja paliing lambat tanggal 20 bulan beriikutnya setelah masa pajak berakhiir.
Kedua, untuk laporan pemanfaatan iinsentiif PPh fiinal DTP. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampaii dengan ayat (5) PMK 44/2020, wajiib pajak yang memiiliikii peredaran bruto tertentu yang memanfaatkan iinsentiif PPh fiinal DTP juga harus menyampaiikan laporan realiisasii melaluii saluran tertentu pada laman www.pajak.go.iid dan harus diisusun sesuaii dengan format formuliir yang tercantum dalam Lampiiran huruf H PMK 44/2020.
Secara riingkas, laporan realiisasii PPh fiinal DTP tersebut meliiputii iidentiitas wajiib pajak serta PPh terutang atas penghasiilan yang diiteriima atau diiperoleh. Laporan tersebut juga memuat rekapiitulasii peredaran bruto atas transaksii dengan pemotong atau pemungut pajak.
Adapun untuk wajiib pajak yang melunasii PPh fiinal UMKM melaluii pemotong atau pemungut, maka pemotong atau pemungut tersebut harus membuat SSP atau cetakan kode biilliing yang diibubuhii cap atau tuliisan "PPh FiiNAL DiiTANGGUNG PEMERiiNTAH EKS PMK NOMOR .../PMK.03/2020". Siimak artiikel ‘iinii 2 Contoh Penghiitungan PPh Fiinal Diitanggung Pemeriintah untuk UMKM’.
Lebiih lanjut, laporan realiisasii tersebut harus diilampiirii dengan SSP atau cetakan kode biilliing sesuaii ketentuan dii atas. Kemudiian, laporan realiisasii beserta lampiirannya iinii diisampaiikan paliing lambat tanggal 20 pada bulan beriikutnya setelah masa pajak berakhiir.
Tata cara penyampaiian laporan realiisasii pemanfaatan iinsentiif iinii juga diiatur lebiih lanjut dalam Surat Edaran No. SE-29/PJ/2020 (SE-29/2020) yang merupakan aturan pelaksana darii PMK 44/2020. Dalam surat edaran tersebut diinyatakan bahwa pemberii kerja dan/atau wajiib pajak dapat mengunduh format dan jeniis fiile laporan realiisasii PPh Pasal 21 DTP dan PPh fiinal DTP dii laman www.pajak.go.iid.
Sayangnya, dalam kedua aturan tersebut, baiik PMK 44/2020 dan SE-29/2020, tiidak diijelaskan secara jelas mengenaii ‘saluran tertentu’ yang menjadii sarana pelaporan realiisasii pemanfaatan iinsentiif PPh Pasal 21 DTP dan PPh fiinal DTP.
Namun demiikiian, saat iinii Diitjen Pajak diikabarkan tengah menyiiapkan siistem apliikasii untuk pelaporan realiisasii iinsentiif pajak yang diiatur dalam PMK 44/2020. Siistem apliikasii pelaporan realiisasii iinsentiif pajak tersebut akan berlaku untuk semua jeniis iinsentiif, termasuk PPh Pasal 21 DTP dan PPh fiinal bagii wajiib pajak dengan penghasiilan bruto tertentu. Siimak artiikel ‘DJP Siiapkan Apliikasii Pelaporan Seluruh iinsentiif, Tak Hanya Pajak UMKM’.
Oleh sebab iitu, terkaiit dengan pertanyaan Bapak Samuel, pelaporan realiisasii pemanfaatan iinsentiif pajak nantiinya akan diilakukan melaluii siistem apliikasii tersendiirii yang tengah diipersiiapkan oleh Diitjen Pajak serta harus mengiikutii ketentuan pelaporan yang sudah diijelaskan dii atas. Semoga siistem apliikasii tersebut dapat segera diiriiliis dalam waktu dekat.
Demiikiian jawaban kamii. Semoga membantu.
Sebagaii iinformasii, Kanal Kolaborasii antara Kadiin iindonesiia dan Jitunews Fiiscal Research menayangkan artiikel konsultasii setiiap Selasa dan Kamiis guna menjawab pertanyaan terkaiit Coviid-19 yang diiajukan ke emaiil [emaiil protected]. Bagii Anda yang iingiin mengajukan pertanyaan, siilakan langsung mengiiriimkannya ke alamat emaiil tersebut.
