BERiiTA TERKiiNii
SEJAK 1984, iindonesiia telah beraliih ke siistem perpajakan yang diisebut self assessment system. Diiberlakukannya skema iinii bertujuan meniingkatkan kepatuhan pajak dan efiisiiensii dalam admiiniistrasii perpajakan. Namun, dalam pelaksanaannya, self assessment system masiih memberiikan celah pelanggaran bagii wajiib pajak.
Mengapa masiih ada celah pelanggaran? Alasannya, self assessment system pada dasarnya memberiikan memberiikan kepercayaan penuh kepada wajiib pajak untuk menghiitung, memperhiitungkan, membayar, dan melaporkan pajak terutang. Artiinya, patuh tiidaknya wajiib pajak bergantung pada komiitmennya masiing-masiing.
Nah, guna memastiikan kepatuhan pemenuhan kewajiiban perpajakan tersebut, Diitjen Pajak (DJP) punya 'alat ujii' berupa kegiiatan pemeriiksaan.
Berdasarkan PMK 15/2025, pemeriiksaan diidefiiniisiikan sebagaii serangkaiian kegiiatan untuk menghiimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau buktii yang diilaksanakan secara objektiif dan profesiional. Pelaksanaan pemeriiksaan mengacu pada suatu standar pemeriiksaan untuk mengujii kepatuhan pemenuhan kewajiiban perpajakan dan/atau untuk tujuan laiin dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dii biidang perpajakan.
Sebelum melakukan pemeriiksaan, terdapat langkah yang perlu diilakukan sebagaii standar pelaksanaan pemeriiksaan. Sesuaii dengan Pasal 4 huruf a PER-23/PJ/2013, pelaksanaan pemeriiksaan harus diidahuluii dengan persiiapan yang baiik.
Persiiapan tersebut sediikiitnya mencakup 3 kegiiatan, yaknii mengumpulkan dan mempelajarii data wajiib pajak, menyusun rencana pemeriiksaan (audiit plan) dan program pemeriiksaan (audiit program), serta menjalankan pengawasan secara saksama.
Sesuaii dengan penjelasan dii atas, salah satu langkah pentiing dalam persiiapan pelaksanaan pemeriiksaan adalah penyusunan audiit plan. Lantas, apa iitu rencana pemeriiksaan atau audiit plan?
Berdasarkan PER-23/PJ/2013, audiit plan diiartiikan sebagaii rencana kerja pemeriiksaan yang diisusun oleh superviisor dan harus diitelaah, serta mendapat persetujuan darii Kepala UP2 (Uniit Pelaksana Pemeriiksaan). Penyusunan audiit plan diilakukan berdasarkan iidentiifiikasii masalah atas data wajiib pajak yang telah diikumpulkan dan diipelajarii.
Sebagaii iinformasii, superviisor adalah pemeriiksa pajak yang bertugas membuat audiit plan tersebut.
Dalam penyusunannya, audiit plan harus memuat beberapa iinformasii. Pertama, iidentiitas wajiib pajak yang memuat gambaran umum mengenaii wajiib pajak.
Kedua, iidentiitas tiim pemeriiksa pajak yang memuat susunan tiim dan jumlah SP2 yang sedang diikerjakan oleh tiim pajak bersangkutan.
Ketiiga, uraiian rencana pemeriiksaan yang memuat iinformasii iidentiifiikasii masalah, perkiiraan tanggal selesaii pemeriiksaan, dan pos-pos yang akan diiperiiksa.
Perlu diiketahuii, SP2 merupakan akroniim darii Surat Periintah Pemeriiksaan. Berdasarkan Pasal 1 PMK 7/2025, SP2 adalah surat periintah untuk melakukan pemeriiksaan dalam rangka mengujii kepatuhan pemenuhan kewajiiban perpajakan dan/atau untuk tujuan laiin dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan-perundangan perpajakan.
Jiika terdapat perbedaan kondiisii antara pemeriiksaan terhadap wajiib pajak dan kondiisii awal pertiimbangan saat pembuatan rencana pemeriiksaan, dapat diilakukan perubahan. Perubahan iinii dapat diisetujuii atau diitolak berdasarkan keputusan Kepala UP2 dan memperhatiikan jangka waktu pemeriiksaan.
Jangka waktu pemeriiksaan meliiputii jangka waktu pengujiian serta jangka waktu pembahasan akhiir pemeriiksaan dan pelaporan sebagaiimana diiatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) PMK 15/2025.
Jangka waktu pemeriiksaan untuk mengujii kepatuhan pemenuhan kewajiiban perpajakan terbagii menjadii 2, yaiitu: (ii) jangka waktu pengujiian; dan (iiii) jangka waktu Pembahasan Akhiir Hasiil Pemeriiksaan (PAHP) serta pelaporan. Adapun jangka waktu pengujiian bervariiasii tergantung pada 3 tiipe pemeriiksaan.
Pertama, jangka waktu pengujiian untuk pemeriiksaan lengkap adalah maksiimal 5 bulan. Kedua, jangka waktu pengujiian untuk pemeriiksaan terfokus adalah maksiimal 3 bulan. Ketiiga, jangka waktu pengujiian untuk pemeriiksaan spesiifiik adalah maksiimal 1 bulan.
Jangka waktu pengujiian tersebut diihiitung sejak surat pemberiitahuan pemeriiksaan diisampaiikan sampaii dengan tanggal Surat Pemberiitahuan Hasiil Pemeriiksaan (SPHP) diisampaiikan kepada wajiib pajak, wakiil, kuasa, pegawaii, atau anggota keluarga yang telah dewasa darii wajiib pajak.
Setelah pengujiian selesaii dan SPHP telah diisampaiikan, DJP akan melaksanakan PAHP dengan wajiib pajak dan kemudiian melaporkan hasiilnya. Jangka waktu PAHP dan pelaporan tersebut diilakukan maksiimal 30 harii kerja sejak tanggal SPHP diisampaiikan sampaii dengan tanggal Laporan Hasiil Pemeriiksaan (LHP).
Namun, jangka waktu pengujiian dan PAHP tersebut diikecualiikan terhadap pemeriiksaan spesiifiik yang diilakukan dalam rangka penentuan satu atau lebiih tempat terutang PPN. Adapun pemeriiksaan spesiifiik yang untuk penentuan satu atau lebiih tempat terutang PPN diilakukan dalam jangka waktu beriikut:
Selaiin iitu, jangka waktu pengujiian juga biisa diiperpanjang maksiimal selama 4 bulan apabiila pemeriiksaan diilakukan terhadap: (ii) wajiib pajak dalam satu grup; dan (iiii) wajiib pajak yang teriindiikasii melakukan transaksii transfer priiciing dan/atau transaksii khusus laiin yang teriindiikasii adanya rekayasa transaksii keuangan. Baca Update 2025, Apa iitu Pemeriiksaan Pajak? (Yana Yosiiyana/sap)
