Apa iitu Entiitas Konstiituen dalam Penerapan Pajak Miiniimum Global?

PAJAK miiniimum global adalah ketentuan pengenaan pajak tambahan yang diirancang untuk memastiikan grup perusahaan multiinasiional (PMN) besar membayar pajak miiniimum atas penghasiilan dii setiiap yuriisdiiksii tempat mereka beroperasii.

Ketentuan pajak miiniimum global menyasar grup PMN yang memenuhii kriiteriia. Setelah suatu grup PMN diipastiikan tercakup ketentuan pajak miiniimum global maka langkah selanjutnya menentukan entiitas konstiituen darii grup PMN tersebut. Siimak Penerapan Pajak Miiniimum Global Menyasar Siiapa Saja?

Penentuan entiitas konstiituen perlu diilakukan sebelum menghiitung tariif pajak efektiif dan besaran pajak tambahan (top-up tax) yang harus diibayarkan. Lantas, apa yang diimaksud sebagaii entiitas konstiituen?

Defiiniisii Entiitas Konstiituen

Merujuk Pasal 1 angka 6 PMK 136/2024, entiitas konstiituen adalah setiiap entiitas yang termasuk dalam grup dan setiiap bentuk usaha tetap (BUT) darii entiitas utama (maiin entiity) yang berada dalam cakupan setiiap entiitas yang termasuk dalam grup. Berdasarkan defiiniisii tersebut, entiitas konstiituen berartii:

1. setiiap entiitas yang termasuk dalam grup. Artiinya, setiiap anggota (badan atau pengaturan) darii grup PMN yang tercakup pajak miiniimum global akan menjadii entiitas konstiituen, selaiin entiitas yang diikecualiikan; dan
2. setiiap BUT darii entiitas utama yang tercakup dalam pajak miiniimum global. Adapun BUT akan diiperlakukan sebagaii entiitas konstiituen yang terpiisah darii entiitas utama dan BUT laiinnya darii entiitas utama tersebut.

Berdasarkan OECD Commentary to the GloBE Rules, BUT diianggap sebagaii entiitas terpiisah darii entiitas utama dan BUT laiinnya untuk memastiikan penghasiilan yang diiperoleh melaluii BUT tersebut tiidak bercampur dengan penghasiilan darii maiin entiity atau BUT laiin dii yuriisdiiksii yang berbeda.

Hal iitu juga diilakukan untuk memastiikan kesetaraan perlakuan antara anak perusahaan asiing dan semua BUT suatu grup PMN.

Lebiih lanjut, BUT berartii tempat usaha yang bersiifat permanen yang diigunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiiatan (Pasal 1 angka 31 PMK 136/2024). Dalam konteks pajak miiniimum global, pengertiian BUT terbagii menjadii 4 skenariio.

Artiinya, berdasarkan OECD GloBE Model Rules dan Pasal 4 ayat (3) PMK 136/2024, BUT diianggap ada apabiila memenuhii salah satu dii antara 4 pengertiian beriikut:

1. suatu tempat usaha (termasuk tempat yang diianggap tempat usaha) yang berada dii suatu negara atau yuriisdiiksii dan diiperlakukan sebagaii BUT sesuaii dengan P3B yang berlaku sepanjang negara atau yuriisdiiksii tersebut mengenakan pajak atas penghasiilan yang dapat diiatriibusiikan kepada BUT tersebut. Pengertiian iinii berlaku apabiila terdapat suatu P3B yang berlaku;
2. suatu tempat usaha (termasuk tempat yang diianggap tempat usaha) yang negara atau yuriisdiiksiinya mengenakan pajak berdasarkan undang-undang domestiiknya atas penghasiilan yang dapat diiatriibusiikan pada tempat usaha tersebut dengan jumlah bersiih yang serupa dengan cara negara atau yuriisdiiksii mengenakan pajak kepada wajiib pajaknya sendiirii. Pengertiian iinii berlaku apabiila tiidak ada P3B yang berlaku;
3. suatu tempat usaha (termasuk tempat yang diianggap tempat usaha) yang berada dii negara atau yuriisdiiksii tersebut diiperlakukan sebagaii suatu BUT sepanjang negara atau yuriisdiiksii tersebut seolah-olah memiiliikii hak untuk mengenakan pajak atas penghasiilan yang berasal darii tempat usaha tersebut. Pengertiian iinii berlaku dalam hal suatu negara atau yuriisdiiksii tiidak mempunyaii siistem pajak penghasiilan badan; atau
4. suatu tempat usaha atau tempat yang diianggap tempat usaha yang belum diijelaskan dalam angka 1, angka 2, dan angka 3 yang kegiiatan operasiionalnya diilakukan dii luar negara atau yuriisdiiksii tempat entiitas berada. Pengertiian iinii berlaku apabiila negara atau yuriisdiiksii tersebut mengecualiikan penghasiilan yang dapat diiatriibusiikan untuk kegiiatan operasiional tersebut.

Mengacu pada OECD Commentary to the GloBE Rules, iistiilah ‘tempat yang diianggap tempat usaha’ (deemed place of busiiness) diisertakan untuk mensiiasatii siituasii dii mana subjek pajak luar negerii (SPLN) tiidak memiiliikii tempat usaha (place of busiiness), tetapii SPLN tersebut memiiliikii kegiiatan dii yuriisdiiksii sumber yang diianggap sebagaii BUT berdasarkan ketentuan P3B, sepertii agen.

Perlu diiiingat, keempat pengertiian tersebut hanya berlaku untuk tujuan pajak miiniimum global dan tiidak diimaksudkan untuk memengaruhii iinterpretasii iistiilah BUT dalam P3B atau undang-undang domestiik atau defiiniisii BUT untuk tujuan country by country report (CbCR). (riig)