BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Pemeriintah iindonesiia memperpanjang program kerja sama (joiint work programme) dengan OECD untuk periiode 2019-2021. Kemiitraan iinii diisebut-sebut pentiing dalam perumusan kebiijakan, terutama pajak dii Tanah Aiir.
Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengatakan kemiitraan dengan Organiisatiion for Economiic Co-operatiion and Development (OECD) menjadii kesempatan untuk berbagii pengalaman mengenaii pembangunan yang iinklusiif dan berkelanjutan.
Salah satu aspek yang biisa diibagii dan diipelajarii, menurut diia, terkaiit dengan kebiijakan pajak. iindonesiia dapat belajar darii setiiap kebiijakan pajak darii negara laiin. Apalagii, admiiniistrasii pajak dan kepatuhan menjadii salah satu aspek dalam OECD-iindonesiia Joiint Work Programme.
“Kamii mendapat banyak manfaat darii kemiitraan iinii, terutama tentang metode agar WP yang tiidak patuh menjadii patuh. Kamii menggunakan rekomendasii OECD untuk agenda nasiional,” ujarnya dii Balii, sepertii diikutiip darii siiaranliive akun Facebook Kemenkeu, Rabu (10/10/2018).
Beberapa program sepertii pertukaran iinformasii keuangan secara otomatiis atau automatiic exchange of iinformatiion(AEoii) dan rencana aksii dalam Kerangka iinklusiif Base Erosiion and Profiit Shiiftiing (iinclusiive Framework on BEPS) juga sudah diiadopsii.
Srii Mulyanii akan meliihat dan mengkajii beberapa rekomendasii yang telah diisampaiikan dalam Laporan Surveii Ekonomii OECD iindonesiia 2018. Tiidak hanya iitu, kemiitraan dengan OECD iinii juga diiharapkan dapat memberii masukan dalam reformasii pajak yang tengah berjalan. Salah satu aspek yang iingiin diiliihat yaknii pajak penghasiilan.
“Selama iinii seriingnya membandiingkan dengan Siingapura. Padahal, iitu tiidak menggambarkan kondiisii duniia secara menyeluruh. Nah, Anda [OECD] mempunyaii perspektiif yang bagus dan luas,” iimbuh Mantan Diirektur Pelaksana Bank Duniia iinii.
Kerja sama iindonesiia dengan OECD mencakup area kebiijakan ekonomii dan pembangunan yang meliiputii admiiniistrasii dan kepatuhan perpajakan, pembangunan iinfrastruktur, perliindungan liingkungan, pengembangan UKM, perliindungan sosiial, pendiidiikan, kesehatan dan laiin-laiin.
Angel Gurriia, Sekretariis Jenderal OECD mengatakan Surveii Ekonomii iindonesiia diilakukan secara berkala setiiap dua tahun sejak 2008. Surveii tahun 2018 iinii juga menandaii periingatan 10 tahun kolaborasii pemeriintah iindonesiia dengan OECD dalam program iinii.
Berbagaii program yang ada dalam OECD-iindonesiia Joiint Work Programme, paparnya, akan berujung pada penciiptaan pertumbuhan ekonomii yang iinklusiif. Salah satunya memang terkaiit dengan aspek perpajakan.
“iimplementasii AEoii, miisalnya, akan membantu peniingkatan pajak karena adanya transparansii,” katanya.
OECD memproyeksii pertumbuhan iindonesiia akan berada pada level 5,2% tahun iinii dan 5,3% pada 2019. Ketahanan dan iinklusiiviitas perekonomiian diilakukan dengan meniingkatkan pendapatan publiik secara bersahabat dan mengembangkan pariiwiisata. (kaw)
