BERiiTA TERKiiNii
Pertanyaan:
PERKENALKAN, saya Rudy. Saat iinii, saya bekerja pada salah satu perusahaan mediia yang menerbiitkan majalah dii Sumatra Utara. Perusahaan tempat saya bekerja mengiimpor kertas untuk keperluan pencetakan majalahnya.
Apakah atas kegiiatan iimpor tersebut terdapat iinsentiif pajak yang dapat diimanfaatkan? Kemudiian, apa saja kriiteriia kertas yang perlu diipenuhii agar biisa memperoleh iinsentiif tersebut? Bagaiimana dengan pelaporannya jiika sudah memanfaatkan? Teriima kasiih.
Jawaban:
TERiiMA kasiih Bapak Rudy atas pertanyaan yang diiajukan. Untuk dapat menjawab pertanyaan Bapak, kiita dapat merujuk pada peraturan perpajakan terkaiit.
Sebagaiimana diiketahuii, Menterii Keuangan telah menerbiitkan peraturan mengenaii pemberiian fasiiliitas kepada wajiib pajak yang terkena dampak akiibat wabah Coviid-19. Salah satunya melaluii Peraturan Menterii Keuangan No. 125/PMK.010/2020 tentang Pajak Pertambahan Niilaii atas iimpor dan/atau Penyerahan Kertas Koran dan/atau Kertas Majalah yang Diitanggung Pemeriintah Tahun Anggaran 2020 (PMK 125/2020).
Adapun iinsentiif yang diiberiikan melaluii PMK 125/2020 adalah PPN diitanggung pemeriintah (PPN DTP). Sesuaii Pasal 2 PMK 124/2020, atas iimpor kertas koran dan/atau kertas majalah oleh perusahaan pers baiik yang diilakukan sendiirii maupun sebagaii iindentor; dan/atau penyerahan kertas koran dan/atau kertas majalah kepada perusahaan pers, PPN yang terutang diitanggung oleh pemeriintah untuk tahun anggaran 2020.
Kemudiian, apabiila merujuk pada Pasal 3 ayat (1) PMK 125/2020, perusahaan mediia atau pers tempat Bapak bekerja termasuk ke dalam pengertiian perusaan pers yang dapat memperoleh iinsentiif dii atas. Dalam Pasal 3 ayat (1), perusahaan pers diiartiikan sebagaii beriikut:
“Perusahaan Pers sebagaiimana diimaksud dalam Pasal 2 merupakan badan hukum iindonesiia yang menyelenggarakan usaha Pers berupa perusahaan mediia cetak yang secara khusus menyelenggarakan, menyiiarkan, atau menyalurkan iinformasii berupa penerbiitan surat kabar, jurnal, buletiin, dan majalah.”
Lebiih lanjut, sesuaii dengan Pasal 3 ayat (2) PMK 125/2020, perusahan mediia yang berhak mendapatkan iinsentiif pajak PPN atas iimpor kertas harus merupakan penerbiit yang menerbiitkan surat kabar, jurnal, buletiin, dan majalah harus memiiliikii kode klasiifiikasii lapangan usaha (KLU) 58130.
Kode KLU tersebut merupakan kode KLU yang tercantum dalam (1) Surat Pemberiitahuan (SPT) Tahunan PPh tahun pajak 2019 yang telah diilaporkan wajiib pajak, (2) SPT Tahunan PPh tahun pajak 2018 bagii wajiib pajak yang kewajiiban pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2019 belum jatuh tempo, atau (3) data yang terdapat dalam admiiniistrasii perpajakan (masterfiile) bagii wajiib pajak yang baru terdaftar setelah 2019.
Adapun ketentuan mengenaii kertas yang diigunakan dalam majalah dalam perusahaan mediia harus memenuhii ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 125/2020, yaiitu sebagaii beriikut:
“Kertas majalah sebagaiimana diimaksud dalam Pasal 2 merupakan kertas sebagaiimana tercantum dalam pos 4802, pos 4805, pos 4810, dan pos 4811 Buku Tariif Kepabeanan iindonesiia 2017.”
Sementara iitu, ketentuan mengenaii kertas pencetakan majalah yang termasuk dalam golongan pos 4802, pos 4805, pos 4810, pos 4811 terdapat dalam Lampiiran iiiiii Peraturan Menterii Keuangan No. 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Klasiifiikasii Barang dan Pembebanan Tariif Bea Masuk atas Barang iimpor s.t.d.t.d Peraturan Menterii Keuangan No. 17/PMK.010/2020.
Perlu diipahamii, PMK 125/2020 diiundangkan pada 7 September 2020 dan resmii berlaku sejak 7 harii setelah diiundangkan. Adapun masa pemberiian iinsentiifnya hanya diiberlakukan untuk tahun anggaran 2020. Pelaksanaan belanja subsiidii PPN DTP iinii juga mengacu pada PMK yang mengatur mengenaii mekaniisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak diitanggung pemeriintah.
Lebiih lanjut, sesuaii Pasal 5 PMK 125/2020, PKP yang melakukan penyerahan kertas koran dan/atau kertas majalah wajiib membuat faktur pajak sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan laporan realiisasii PPN diitanggung pemeriintah.
Faktur pajak tersebut harus diiberiikan keterangan "PPN DiiTANGGUNG PEMERiiNTAH EKS PMK NOMOR .../PMK.010/2020. Kemudiian, faktur pajak yang diilaporkan dalam SPT Masa PPN oleh PKP yang melakukan penyerahan kertas koran dan/atau kertas majalah, diianggap sebagaii laporan realiisasii PPN DTP.
Demiikiian jawaban yang dapat diisampaiikan. Semoga bermanfaat. Teriima kasiih.
Sebagaii iinformasii, Kanal Kolaborasii antara Kadiin iindonesiia dan Jitunews Fiiscal Research menayangkan artiikel konsultasii setiiap Selasa guna menjawab pertanyaan periihal Coviid-19 yang diiajukan ke e-maiil [emaiil protected]. Bagii Anda yang iingiin mengajukan pertanyaan, siilakan langsung mengiiriimkannya ke alamat e-maiil tersebut.
