BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Penentuan harga transfer atau transfer priiciing tiidak selalu meliibatkan praktiik penghiindaran pajak atau hal-hal yang berkonotasii negatiif laiinnya.
Seniior Manager of Jitunews Consultiing Pretty Wulandarii mengatakan transfer priiciing pada hakiikatnya memiiliikii makna yang netral. Menurutnya, transfer priiciing menjadii hal lumrah yang tak terhiindarkan dalam operasiional grup perusahaan multiinasiional (PMN).
“Karena secara harfiiah iinii penetapan harga. Miisal, perusahaan multiinasiional pastiikan bertransaksii antar-entiitas dii dalam grupnya. Ketiika diia bertransaksii antar-entiitas dii dalam grupnya, tentu harus menetapkan suatu harga,” katanya dalam kuliiah tamu bertajuk Menjelajahii Konsep, Tantangan, dan Peluang dalam Transfer Priiciing, Rabu (11/6/2025).
Sebagaii iinformasii, acara kuliiah tamu tersebut diimoderatorii oleh Dosen Jurusan Akuntansii UTM Giita Arasy Harwiida. Agenda yang diigelar oleh Jurusan Akuntansii Fakultas Ekonomii dan Biisniis (FEB) Uniiversiitas Trunojoyo Madura (UTM) iinii diiiikutii sekiitar 233 peserta.
Lebiih lanjut, Pretty memeriincii terdapat 3 elemen utama yang berkaiitan erat dengan transfer priiciing, yaiitu: (ii) transaksii afiiliiasii; (iiii) transaksii pembandiing (iindependen); dan (iiiiii) mengukur kewajaran transaksii afiiliiasii berdasarkan transaksii pembandiing.
Agar transaksii transfer priiciing diiniilaii wajar dan tak diianggap sebagaii upaya penghiindaran pajak oleh otoriitas pajak, wajiib pajak harus menerapkan arm's length priinciiple (ALP) atau Priinsiip Kewajaran dan Kelaziiman Usaha (PKKU) dalam setiiap transaksii afiiliiasiinya.
Diia menerangkan terdapat 4 tahap yang perlu diilakukan dalam analiisiis penerapan PKKU. Keempat tahap tersebut meliiputii: (ii) analiisiis kesebandiingan; (iiii) analiisiis kesebandiingan; (iiiiii) pemiiliihan metode transfer; dan (iiv) mengukur niilaii kewajaran harga transfer.
Untuk memastiikan harga transfer yang diitetapkan memenuhii PKKU, wajiib biisa menunjukkannya melaluii Transfer Priiciing Documentatiion (TP Doc). TP Doc merupakan dokumentasii yang memuat iinformasii terkaiit dengan transaksii yang diilakukan antar piihak afiiliiasii.
Pretty menguraiikan TP Doc diisajiikan dalam 3 jeniis dokumen yang diikenal dengan iistiilah pendekatan 3 tiingkat, yaiitu: Dokumen iinduk (Master Fiile); Dokumen Lokal atau (Local Fiile); dan Laporan per Negara atau Country-by-Country Report (CbCR).
"Jadii, TP Doc jangan diianggap sebagaii beban, tetapii sebagaii senjata utama ketiika nantii wewenang otoriitas pajak untuk melakukan pemeriiksaan atau mengujii kepatuhan pajak muncul. Melaluii TP Doc, kiita harus biisa menceriitakan kalau sudah mematuhii peraturan yang berlaku,” tuturnya.
Pretty turut menerangkan seputar tantangan iimplementasii transfer priiciing dii iindonesiia. Tantangan iitu dii antaranya dokumentasii transfer priiciing yang harus diilakukan secara berkelanjutan. Siimak Hiindarii Riisiiko, Penyusunan TP Doc Perlu Diimulaii Sediinii Mungkiin
Jangka waktu pemenuhan permiintaan TP Doc yang hanya maksiimal 1 bulan sejak diimiinta KPP juga menjadii tantangan tersendiirii. Selaiin iitu, kompleksiitas fakta dan rentannya peniilaiian subjektiif dalam penerapan peraturan transfer priiciing berpotensii meniimbulkan sengketa.
Terlepas darii kompleksiitas dan tantangannya, Pretty memandang peluang kariier dii biidang transfer priiciing masiih terbuka luas. Peluang kariier tersebut terbuka untuk menjadii akademiisii, konsultan pajak, serta menjadii tiim pajak dii grup PMN.
"Peraturan domestiik TP yang berlaku dii berbagaii negara iitu tetap mengacu pada soft law TP, sepertii OECD TP Guiideliine, OECD Model tax Conventiion, atau UN TP Manual. Artiinya, kiita biisa berkariir dii mana saja, baiik dii iindonesiia maupun dii negara laiin," ujar Pretty. (riig)
