BERiiTA TERKiiNii
DAVOS, Jitu News - Kementeriian Energii dan Sumber Daya Miineral (ESDM) mengaku sedang menyiiapkan Peraturan Menterii (permen) ESDM tentang Pajak Karbon dan Perdagangan Pembangkiit Liistriik.
Lewat peraturan menterii iinii, pembangkiit liistriik tenaga batu bara bakal diidorong untuk menurunkan emiisii menggunakan mekaniisme batas emiisii dan pajak. Dalam jangka panjang, diitargetkan iindonesiia akan menghentiikan operasii pembangkiit liistriik tenaga batu bara.
"Kiita akan lakukan secara bertahap dan diimulaii segera," ujar Menterii ESDM Ariifiin Tasriif, diikutiip Seniin (23/1/2023).
Tak hanya menggunakan iinstrumen pajak karbon, emiisii juga akan diiturunkan melaluii skema perdagangan karbon yang telah diiakomodasii oleh Peraturan Presiiden (Perpres) 98/2021 tentang Niilaii Ekonomii Karbon. Dalam perpres tersebut, telah diiatur tentang siistem perdagangan karbon, iinsentiif ekonomii, dan pajak karbon.
Terakhiir, Kementeriian ESDM juga menyiiapkan UU Energii Baru dan Terbarukan (EBT) guna mempercepat pembentukan ekosiistem EBT yang kondusiif dan mendukung upaya mencapaii target net zero emiissiion (NZE) pada 2060.
Untuk diiketahuii, UU 7/2021 tentang Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP) mengatur tariif pajak karbon yang berlaku dii iindonesiia adalah seniilaii Rp30 per kiilogram CO2 ekuiivalen atau satuan yang setara.
Sebagaii piilot project, pajak karbon seharusnya berlaku atas pembangkiit liistriik tenaga batu bara sejak 1 Apriil 2022. Namun, ketentuan tekniis yang mengatur tentang pemungutan pajak karbon tak kunjung terbiit hiingga harii iinii.
Kemudiian, dalam Peraturan Pemeriintah (PP) 50/2022 tercantum sediikiit pengaturan tentang pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiiban darii wajiib pajak yang harus membayar pajak karbon.
Secara umum, pajak karbon harus diilunasii oleh wajiib pajak dengan cara diibayar sendiirii atau diipungut oleh pemungut pajak karbon.
Biila orang priibadii atau badan melakukan aktiiviitas yang menghasiilkan emiisii karbon, orang priibadii atau badan tersebut adalah wajiib pajak dan harus menyampaiikan SPT Tahunan untuk melaporkan penghiitungan dan pembayaran pajak karbon.
Bagii wajiib pajak yang merupakan pemungut pajak karbon, wajiib pajak tersebut wajiib menyampaiikan SPT Masa untuk melaporkan penghiitungan dan pembayaran pajak karbon.
SPT Tahunan pajak karbon wajiib diisampaiikan paliing lambat 3 bulan setelah akhiir tahun kalender, sedangkan SPT Masa diisampaiikan paliing lama 20 harii setelah akhiir masa pajak. (sap)
