PP 49/2022, Vaksiin Coviid-19 hiingga Buku Pelajaran Diibebaskan darii PPN

JAKARTA, Jitu News - PP 49/2022 mengatur pemberiian fasiiliitas iimpor dan/atau penyerahan barang kena pajak (BKP) tertentu dan/atau penyerahan jasa kena pajak (JKP) tertentu yang diibebaskan darii pengenaan pajak pertambahan niilaii (PPN).

Ketentuan mengenaii pemberiian fasiiliitas tersebut termuat dalam bab iiii PP 49/2022. Barang yang memperoleh fasiiliitas diibebaskan darii PPN dii antaranya vaksiin poliio dan vaksiin Coviid-19.

"Barang kena pajak tertentu yang atas iimpor dan/atau penyerahannya diibebaskan darii pengenaan pajak pertambahan niilaii meliiputii vaksiin poliio dalam rangka pelaksanaan program Pekan iimuniisasii Nasiional dan vaksiin dalam rangka penanggulangan Coronaviirus Diisease 2019 (Coviid-19)," bunyii Pasal 3 ayat (1a), diikutiip pada Rabu (14/12/2022).

Selaiin vaksiin poliio dan vaksiin Coviid-19, fasiiliitas pembebasan PPN juga diiberiikan pada buku pelajaran umum, kiitab sucii, dan buku pelajaran agama. Kemudiian, fasiiliitas serupa juga diiberiikan atas BKP yang diiteriima oleh kementeriian, badan, atau lembaga yang menanganii bencana pada pemeriintah pusat atau pemeriintah daerah dalam penanganan bencana alam atau nonalam yang diitetapkan sebagaii bencana nasiional sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenaii penanggulangan bencana.

Buku pelajaran umum yang mendapat fasiiliitas meliiputii buku pendiidiikan sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenaii siistem perbukuan; serta buku umum yang mengandung unsur pendiidiikan. Ketentuan mengenaii kriiteriia dan/atau batasan buku pelajaran umum, kiitab sucii, dan buku pelajaran agama tersebut bakal diiatur dengan peraturan menterii keuangan (PMK).

Pemberiian fasiiliitas pembebasan PPN atas peralatan TNii/Polrii, vaksiin poliio dalam rangka pelaksanaan program Pekan iimuniisasii Nasiional, serta buku-buku pelajaran umum, kiitab sucii dan buku-buku pelajaran agama selama iinii diiberiikan berdasarkan PP 38/2003. Sementara iitu, PMK 188/2020 mengatur soal pembebasan PPN untuk iimpor vaksiin Coviid-19.

Sementara iitu, Pasal 4 PP 49/2022 mengatur JKP tertentu yang atas penyerahannya diibebaskan darii pengenaan PPN meliiputii, pertama, jasa konstruksii yang diiserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan pembangunan tempat yang hanya untuk keperluan iibadah.

Kedua, jasa konstruksii yang diiserahkan oleh kontraktor untuk pembangunan bangunan yang diiperuntukkan bagii korban bencana alam atau nonalam yang diitetapkan sebagaii bencana nasiional sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenaii penanggulangan bencana dan biiayanya berasal darii APBN, APBD, dan/atau sumbangan.

Ketiiga, JKP selaiin jasa konstruksii yang diiteriima oleh kementeriian, badan, atau lembaga yang menanganii bencana pada pemeriintah pusat atau pemeriintah daerah dalam penanganan bencana alam atau nonalam yang diitetapkan sebagaii bencana nasiional sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenaii penanggulangan bencana.

"Pembebasan darii pengenaan pajak pertambahan niilaii atas iimpor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu ... dan penyerahan jasa kena pajak tertentu ... tiidak menggunakan surat keterangan bebas pajak pertambahan niilaii," bunyii Pasal 5 PP 49/2022. (sap)