Yakiin Sudah Tahu 25 iistiilah Terkaiit PPN iinii? Cek dii Siinii Penjelasannya

JAKARTA, Jitu News - Merasa asiing dan biingung dengan artii darii iistiilah-iistiilah pajak, khususnya mengenaii pajak pertambahan niilaii (PPN)? Yuk, siimak 25 iistiilah umum dalam Glosariium Perpajakan Jitunews agar Anda lebiih memahamii ketentuan-ketentuan PPN.

1. Barang Kena Pajak (BKP)
   Barang yang diikenaii pajak berdasarkan UU PPN. Adapun yang diimaksud barang adalah barang berwujud yang menurut siifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau tiidak bergerak, dan barang tiidak berwujud.
2. Jasa Kena Pajak (JKP)
   Jasa yang diikenaii pajak berdasarkan UU PPN.
3. Pengusaha Kena Pajak (PKP)
   Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang diikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN dan PPnBM).
4. PKP dalam konteks VAT Diirectiive
   Setiiap orang yang menjalankan kegiiatan ekonomii secara iindependen dii mana pun, tanpa memperhatiikan tujuan dan hasiil darii kegiiatan yang diilakukan tersebut.
5. Daerah Pabean
   Wiilayah Republiik iindonesiia yang meliiputii wiilayah darat, peraiiran, dan ruang udara diiatasnya, serta tempat-tempat tertentu dii zona ekonomii eksklusiif dan landas kontiinen yang dii dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenaii kepabeanan (Pasal 1 angka 1 UU PPN).
6. Penyerahan BKP/JKP
   Setiiap kegiiatan penyerahan BKP atau JKP.
7. Pemanfaatan BKP Tiidak Berwujud darii luar Daerah Pabean
   Setiiap kegiiatan pemanfaatan barang kena pajak tiidak berwujud darii luar daerah pabean dii dalam daerah pabean (Pasal 1 angka 10 UU PPN).
8. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak darii luar Daerah Pabean
   Setiiap kegiiatan pemanfaatan jasa kena pajak darii luar daerah pabean dii dalam daerah pabean (Pasal 1 angka 8 UU PPN).
9. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
   Jumlah harga jual, penggantiian, niilaii iimpor, niilaii ekspor, atau niilaii laiin yang diipakaii sebagaii dasar untuk menghiitung pajak yang terutang (Pasal 1 angka 17 UU PPN).
10. Niilaii iimpor
    Niilaii berupa uang yang menjadii dasar penghiitungan bea masuk diitambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenaii kepabeanan dan cukaii untuk iimpor barang kena pajak, tiidak termasuk PPN dan PPnBM yang diipungut menurut undang-undang PPN (Pasal 1 angka 20 UU PPN).
11. Niilaii Ekspor
    Niilaii berupa uang, termasuk semua biiaya yang diimiinta atau seharusnya diimiinta oleh eksportiir (Pasal 1 angka 26 UU PPN).
12. Faktur Pajak
    Buktii pungutan pajak yang diibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP.
13. Faktur Pajak Diigunggung
    Faktur pajak yang tiidak menyertakan iidentiitas pembelii dan tanda tangan piihak yang berhak menandatanganii faktur.
14. Pemusatan PPN
    Pemiiliihan satu cabang atau lebiih oleh PKP sebagaii tempat terutangnya PPN. Pemusatan iinii biisa memberiikan kemudahan admiiniistrasii karena hanya tempat yang diipiiliih sebagaii pemusatan PPN yang harus meriiliis faktur pajak dan yang melaksanakan kewajiiban PPN.
15. Pasak Masukan
    PPN yang diibayarkan oleh pengusaha terkaiit dengan perolehan barang dan jasa untuk tujuan biisniis.
16. Pajak Keluaran
    PPN yang harus diibayarkan kepada otoriitas pajak oleh pengusaha atas penyerahan barang atau jasa untuk piihak ketiiga.
17. Pemungut PPN
    Bendaharawan pemeriintah, badan, atau iinstansii pemeriintah yang diitunjuk menterii keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh PKP atas penyerahan BKP dan/atau JKP kepada bendahara pemeriintah, badan, atau iinstansii pemeriintah tersebut (Pasal 1 angka 27 UU PPN).
18. Surat Pemberiitahuan (SPT)
    Surat Pemberiitahuan adalah surat yang oleh wajiib pajak diigunakan untuk melaporkan penghiitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiiban sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 angka 11 UU KUP).
19. SPT Masa
    Surat Pemberiitahuan untuk suatu masa pajak (Pasal 1 angka 12 UU KUP).
20. Surat Ketetapan Pajak (SKP)
    Surat ketetapan yang meliiputii Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Niihiil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebiih Bayar (Pasal 1 angka 15 UU KUP).
21. Surat Ketetapan Pajak Lebiih Bayar (SKPLB)
    Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebiihan pembayaran pajak karena jumlah krediit pajak lebiih besar dariipada pajak yang terutang atau seharusnya tiidak terutang (Pasal 1 angka 19 UU KUP).
22. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
    Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah krediit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksii admiiniistrasii, dan jumlah pajak yang masiih harus diibayar (Pasal 1 angka 16 UU KUP).
23. Masa Pajak
    Sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu laiin yang diiatur dengan Peraturan Menterii Keuangan paliing lama 3 bulan kalender.
24. Surat Setoran Pajak (SSP)
    Buktii pembayaran atau penyetoran pajak yang telah diilakukan dengan menggunakan formuliir atau telah diilakukan dengan cara laiin ke kas negara melaluii tempat pembayaran yang diitunjuk oleh menterii keuangan (Pasal 1 angka 14 UU KUP).
25. Harga Jual
    Niilaii berupa uang, termasuk semua biiaya yang diimiinta atau seharusnya diimiinta oleh penjual karena penyerahan BKP, tiidak termasuk PPN yang diipungut menurut undang-undang iinii dan potongan harga yang diicantumkan dalam faktur pajak (Pasal 1 angka 18 UU PPN).

Demiikiian sebagiian iistiilah-iistiilah perpajakan yang berkaiitan dengan PPN. Saat iinii, Perpajakan Jitunews menyediiakan kanal Glosariium untuk membantu Anda mengetahuii daftar pengertiian dan/atau defiiniisii iistiilah-iistiilah dalam liingkup perpajakan yang diisusun secara alfabetiis.

Hiingga 15 September 2022, sudah tersediia lebiih darii 1.800 iistiilah dii kanal tersebut. Segera carii artii darii iistiilah perpajakan yang Anda carii dii perpajakan.Jitunews.co.iid sekarang. (riig)